BANGLI, BALIPOST.com – Sehari setelah turun melakukan pemantauan ke lapangan terkait ketersediaan gas LPG 3 Kg, Pemerintah Kabupaten Bangli mengadakan rapat koordinasi melibatkan berbagai pihak terkait, Selasa (11/2).
Rapat dihadiri Forkopimda, Pertamina, Hiswana Migas, SPBE Pengotan, serta perwakilan agen dan pangkalan LPG. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa pendistribusian gas dari pangkalan ke pengecer tetap dapat dilakukan dengan beberapa catatan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Made Ari Pulasari usai memimpin rapat mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bahwa tidak ada kendala dalam pasokan LPG 3 kg dari Pertamina maupun pendistribusian dari agen ke pangkalan. Pasokan tetap berjalan normal seperti sebelumnya. Namun, ada kekhawatiran di tingkat pangkalan terkait penyaluran gas ke pengecer yang disebabkan oleh kebijakan dari Kementerian ESDM.
“Untuk itu hari ini kita sudah bahas. Bagaimana kebijakan Pertamina menyikapi pertama, kebijakan kementerian ESDM melalui SE yang disampaikan ke Pertamina. Kedua, arahan dari bapak presiden menyikapi terjadinya kisruh kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat,” kata Ari Pulasari.
Dalam rapat itu, disepakati bahwa pendistribusian gas dari pangkalan ke pengecer tetap dapat dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama, pengecer harus terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Kedua, bagi pengecer yang belum terdaftar, mereka tetap dapat memperoleh gas dengan menyerahkan KTP untuk setiap pembelian.
Ari Pulasari mengakui adanya kelemahan dalam sosialisasi terkait keberadaan pangkalan LPG kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mencari gas jika pengecer kehabisan stok. Maka untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Bangli berencana melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat, salah satunya lewat grup WhatsApp yang akan dibuat melibatkan seluruh kepala desa. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi lengkap terkait titik pangkalan LPG dan solusi jika terjadi kendala di lapangan.
Tak hanya itu, Pemkab Bangli juga akan berupaya memastikan penyaluran LPG tepat sasaran kepada keluarga miskin. Kata Ari Pulasari, data keluarga miskin sudah ada di Dinas Sosial. Ini perlu disinkronkan dengan dashboard Pertamina. Dengan demikian, keluarga miskin akan terdata sebagai penerima LPG. “Sehingga nanti ketika di Pangkalan sudah diberlakukan pembelian dengan KTP, otomatis KTP yang tidak terinput tidak bisa mendapatkan gas LPG 3 kg,” katanya. (Dayu Swasrina/Balipost)
