DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk melanjutkan proyek angkutan cepat bus listrik atau electric bus rapid transit (e-BRT) yang terancam terhenti karena dampak kebijakan baru Pemerintah Amerika Serikat (AS), Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali sedang berupaya mencari terobosan.
Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta di Denpasar, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (19/2), mengatakan transportasi publik yang rencananya mulai beroperasi 2025 itu terdampak kebijakan baru Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump terkait pembatasan alokasi dana untuk energi terbarukan.
“Baru saya laporkan ke Pak Pj Gubernur bahwa dengan kebijakan Pemerintah AS yang memotong semua alokasi berkaitan dengan energi terbarukan, bus listrik kita kena imbas,” kata dia.
“Sekarang sedang beku 3 bulan program ini, sehingga tidak bisa dilanjutkan prosesnya, saya sudah melaporkan situasi ini dan mencoba mencari jalan keluar,” sambung Samsi.
Dishub Bali mengatakan, proyek bus listrik bagian dari hibah yang memang tidak dapat diprediksi kelanjutannya, ternyata kebijakan Pemerintah AS akhirnya berdampak kepada Millennium Challenge Corporation (MCC) atau program bantuan mereka kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu.
“Mudah-mudahan saja tidak seluruhnya terdampak, kami akan terus ikuti perkembangannya dan mencari jalan keluar terbaik, tapi yang jelas kami ingin diteruskan ke depan,” ujar Samsi.
Di tengah menantikan kepastian kondisi global, Samsi mengatakan mereka juga berupaya mencari investor untuk pengembangan e-BRT ini.
Proses uji kelayakannya sendiri sudah rampung dibantu Australia, bahkan pihak transportasi pada tahun 2024 telah memetakan rute yang akan dilalui bus listrik karena membutuhkan jalur khusus.
Saat ini dalam mencari investor, Pemprov Bali dibantu oleh Inggris dalam perancangannya, selanjutnya mereka akan melakukan proses kualifikasi dan mengumpulkan proposal.
Samsi mengatakan kebijakan AS ini tidak hanya berdampak pada proyek bus listrik namun juga kereta bawah tanah Bali.
Pengelola proyek kereta belum melaporkan kelanjutannya namun Kepala Dishub Bali itu menilai proyek kereta cepat masih tertangani karena ada investor swasta yang membantu.
“Pasti (terdampak), ini semua kita harus hitung-hitung juga tapi kan mereka swasta ya, jadi sedang berproses dengan investornya tapi belum melapor ke saya sampai saat ini bagaimana perkembangan terakhirnya,” ujar Samsi. (Kmb/Balipost)
