NEGARA, BALIPOST.com – Terdakwa kasus korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Yehembang Kauh, IGJA, menitipkan uang pengganti senilai Rp 300 juta ke Kejaksaan Negeri Jembrana, Rabu (26/2). Meski demikian, jumlah tersebut masih lebih rendah dari total kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya, yakni Rp 372 juta.
Titipan uang pengganti dari terdakwa langsung diterima oleh Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jembrana untuk kemudian diserahkan ke Kas Negara. Proses hukum terhadap terdakwa masih berlanjut, dengan agenda sidang berikutnya berupa pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Total titipan uang pengganti yang dibayarkan oleh terdakwa mencapai Rp 300 juta,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meyke Saliama didampingi Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Dwi Prima Satya.
Namun, menurut Salomina, masih ada sisa Rp 72 juta yang belum dilunasi terdakwa. Jika tidak dibayarkan, akan ada hukuman tambahan sebagai pengganti uang yang belum disetor. Sesuai prosedur, pengembalian kerugian ini juga dapat memengaruhi putusan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.
Untuk sementara, uang pengganti ini disetorkan ke kas negara. Setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), uang tersebut akan dikembalikan ke LPD Yehembang Kauh guna mendukung pertumbuhan ekonomi di desa.
“Proses pengembalian ke LPD akan mengikuti aturan yang berlaku. Setelah inkrah, dana akan kami siapkan untuk dikembalikan,” tambah Kajari.
Saat ini, terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara LPD Yehembang Kauh masih menjalani proses persidangan dan ditahan di Rutan Kelas IIB Negara. Sidang tuntutan dijadwalkan berlangsung pekan depan. “Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan tuntutan. Pengembalian uang pengganti ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan hukuman terdakwa,” pungkas Salomina. (Surya Dharma/Balipost)
