DENPASAR, BALIPOST.com – Forum Diskusi Transportasi (FDT) Bali bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali untuk mengetahui tindak lanjut operasional dari Bus TMD ini, Kamis (27/2). Mereka menuntut agar Bus TMD segera bisa diaktifkan setelah dihentikan operasionalnya pada 1 Januari 2025j
Ada 3 tuntutan yang mereka sampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Bali. Pertama, agar dialokasikan anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD. Kedua, menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas. Dan ketiga, meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain.
“Kami memohon agar operasional Bus TMD bisa diaktifkan kembali untuk bisa melayani masyarakat Bali, terutama mahasiswa Unud yang kebetulan secara geografis memiliki 2 kampus, yaitu di Bukit Jimbaran dan di Denpasar,” ujar Ketua BEM Unud, I Wayan Arma Surya Darmaputra.
Dikatakan, sejak dihentikannya operasional Bus TMD, biaya ke kampus semakin tinggi. Sebab, kebanyakan mahasiswa Unud memanfaatkan Bus TMD untuk mengakses kampus dari Denpasar ke Jimbaran. Begitu juga sebaliknya.
Sebab, jika menggunakan Bus TMD biayanya hanya Rp4000 sekali jalan. Sedangkan, menggunakan kendaraan pribadi maupun online biayanya bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 sekali jalan. Sehingga, ketika PP dari Denpasar-Jimbaran biayanya bisa mencapai Rp150.000 per hari.
Arma mengungkapkan bahwa reaktivasi Bus TMD bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kewajiban hukum pemerintah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (2), pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang. Juga pada Pasal 158 ayat (1), Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi di kawasan perkotaan.
Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 105: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk transportasi publik.
Begitu juga dalam Permenhub Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 3, di mana Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum di kawasan strategis nasional. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25, minimal 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk pengembangan transportasi umum. Di samping juga dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Lampiran 3.2.2, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 40% APBD untuk infrastruktur pelayanan publik, termasuk transportasi umum.
Sementara itu, Ketua FDT Bali, Dyah Rooslina mengatakan bahwa kehadiran BEM Unud dan FDT Bali untuk menagih janji DPRD Bali yang pernah dijanjikan pada bahwa akan mengirim Komisi III DPRD Bali ke Kemenhub terkait tindak lanjut operasional Bus TMD. Namun, sampai saat ini belum terlaksana.
Selain itu, pada kesempatan ini Dyah meminta agar DPRD Bali sebagai partner dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mendesak Gubernur Bali untuk segera mengoperasikan kembali Bus TMD yang sudah terhenti selama 2 bulan ini. Menurutnya, Gubernur Bali memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mendesak ini, karena Bus TMD sudah ditunggu-tunggu oleh penggunanya.
“Kami seluruh pengguna Bus TMD menginginkan pada bulan Maret atau paking lambat awal April 2025 Bus Trans Metro Dewata diaktifkan kembali agar bisa mengantarkan pengguna kami semua. Karena petisi yang saya buat sampai hari ini sudah ada diangka 25.200 tanda tangan,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, bahwa kehadiran Bus TMD memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan pariwisata Bali. Diantaranya, memudahkan akses bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, banyak lansia dan penyandang disabilitas tidak dapat mengendarai kendaraan pribadi, sehingga mereka sangat bergantung pada transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses.
Di samping juga mendukung masyarakat kelas menengah bawah. Di mana, banyak warga tidak mampu membeli kendaraan pribadi atau membayar transportasi online setiap hari. TMD memberikan solusi transportasi yang ekonomis bagi mereka.
Dikatakan, kehadiran Bus TMD bukan ancaman bagi bisnis transportasi. Sebab, target utama layanan TMD adalah warga lokal, bukan wisatawan, sehingga tidak mengganggu pendapatan transportasi berbasis aplikasi dan bisnis sewa kendaraan pariwisata.
Manfaat lainnya justru menunjang pariwisata berkelanjutan. Sebagai destinasi wisata utama, Bali memerlukan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Hal yang paling penting, kehadiran Bus TMD dapat mengurangi Kemacetan. Dikatakan, sebelum dihentikan TMD mengangkut 5.000 penumpang per hari. Tanpa TMD, mereka beralih ke kendaraan pribadi, sehingga meningkatkan kemacetan dan polusi. Di samping juga mendukung mobilitas pekerja dan warga. Yang mana mayoritas pengguna TMD adalah pekerja kantoran (32%), mahasiswa (19%), dan wiraswasta (15%).
Sejumlah poster bertuliskan kritik dan permintaan kembalikan operasional Bus TMD dibawa dalam audiensi ini. Seperti, “Biaya Transportasi Warga Bali Naik 10 Kali! Pungutan Wisatawan asing Buat Siapa ? kembalikan TMD Sekarang”, Jaan Hidup di Bali!, Jalanan Lumpuh Tapi Dilarang Mengeluh. Kembalikan TMD Sekarang”, “Katanya Menyama Braya Nyatanya Saling Terasing di Kendaraan Masing-Masing. Kembalikan TMD Sekarang”.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab Dewa Jack, Wakil Ketua I, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi III DPRD Bali, beserta jajaran, di Wantilan DPRD Bali. (Ketut Winata/balipost)
