NEGARA, BALIPOST.com – Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan resmi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satu dari 77 proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Saat ini, proyek yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memasuki tahap persiapan dokumen tender.
Dari pemaparan sosialisasi belum lama ini, dipaparkan dari sisi infrastruktur, luas lahan pelabuhan akan diperluas hingga 60 hektare, jauh lebih besar dibandingkan luas PPN Pengambengan saat ini 13,5 hektare. Luas kolam labuh juga akan bertambah menjadi 72,5 hektare, lebih dari dua kali lipat dibandingkan luas saat ini yang hanya 30 hektare. Tercantum juga akan ada reklamasi seluas 37 hektar yang nantinya untuk industri ikan.
Kepala PPN Pengambengan, Andi Mannojengi, melalui Kepala Sub Bagian Umum Lukman Hadi, Minggu (9/3) mengatakan pengembangan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemindahan kapal-kapal perikanan dari Pelabuhan Benoa. Benoa sendiri akan difokuskan untuk Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Sehingga ditargetkan kapal-kapal perikanan di Benoa akan dipindahkan ke Pengambengan. Saat ini, proses tender masih dalam tahap persiapan, dengan target penetapan pemenang pada Juni mendatang. “Karena nilainya sekitar 1,1 Triliun lelangnya internasional dengan metode prakualifikasi dan pelaksanaannya secara multi years,” ujar Lukman.
Pembangunan ini diproyeksikan menelan anggaran Rp 1,15 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan secara signifikan. Kapal yang berpangkalan di PPN Pengambengan akan bertambah dari 599 unit menjadi 1.500 unit. Diharapkan dengan hal itu, produksi perikanan yang saat ini berada di angka 12.304 ton akan melonjak hingga 80.000 ton, dengan nilai produksi mencapai Rp 3,2 triliun.
Dampak ekonomi dari pengembangan pelabuhan ini dapat menyerap tenaga kerja mencapai 55.000 orang. Perputaran uang harian di kawasan ini diprediksi mencapai Rp 32 miliar, sementara pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat drastis dari Rp 1 miliar menjadi Rp 150 miliar. (Surya Dharma/Balipost)
