DENPASAR, BALIPOST.com – Karyawan hotel yang khusus menangani kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Salah satu kegiatan yang dibatasi adalah pertemuan di hotel. Hal ini diungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Jumat (14/3).
Dikatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah berdampak terhadap agenda MICE yang biasa diadakan oleh Kementerian di hotel-hotel. Tidak saja di Bali, namun juga di luar Bali seperti di Jakarta.
Atas kondisi ini, Suryawijaya mengatakan kemungkinan besar pihak hotel akan melakukan efisiensi khususnya staf yang bekerja di MICE. “Jadi kalau dia kerja di MICE akan mengurangi stafnya karena rapat dilarang di hotel. Ini yang akan terjadi,” tandasnya.
Rai mengatakan di tahun 2025, 15 % agenda MICE yang dijadwalkan akan berlangsung di hotel dibatalkan karena dampak dari efisiensi anggaran. Berbeda dengan Tahun 2024 banyak instansi yang meeting di hotel khususnya dari Kementerian.
Pembatalan acara MICE ini sangat berdampak terhadap tingkat hunian hotel, serta pendapatan hotel dari acara MICE. Rai mengakui agenda meeting di hotel cukup memberikan dampak yang positif karena biasanya peserta rapat akan extend untuk menginap di hotel sampai 5 hari.
Selain itu, peserta juga biasanya meeting mengajak keluarganya sehingga selain menginap, peserta juga akan makan di hotel. “Penurunan bisnisnya sampai 10 persen untuk wisata MICE-nya. Tetapi bisnis liburannya masih tetap bisa berjalan normal yang berkurang adalah bisnis MICE-nya saja,” katanya.
Pihaknya menyadari bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan ini memang memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya, anggaran akan dimanfaatkan untuk kepentingan prioritas terkait visi dan misi Presiden Prabowo seperti makan siang gratis, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan lain sebagainya.
Namun, dari persepektifnya selaku Wakil Ketua PHRI sekaligus penggelut bidang pariwisata tentu efisiensi anggaran ini berdampak negatif. Efisiensi anggaran juga terjadi di Kementerian Pariwisata. Padahal, target kunjungan wisatawan tahun 2025 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika di tahun 2024 target wisman masuk ke Indonesia sejumlah 14,3 juta, di tahun 2025 menjadi 16 juta. Menurutnya, kondisi ini sangat dilematis. “Harapan kita mudah-mudahan ada perekonomian yang maju bisa tekan korupsi dan bisa ditinjau di anggaran perubahan APBN, tidak sekarang mungkin September, Oktober semoga bisa ditinjau. Sekarang ini baru ketok palu di-lock (kunci). Harapan kita semoga ditinjau ulang,” ujarnya.
Selain itu, Rai juga berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia khususnya ke Bali dengan menambah direct flight ke Indonesia karena Bali merupakan gerbang pintu Internasional. (Ketut Winata/balipost)
