DENPASAR, BALIPOST.com – Aksi penolakan pengesahan RUU TNI oleh DPR RI terus menggema. Di Bali, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat kembali menggelar aksi demo penolakan UU TNI, Jumat (21/3) sore.
Aksi bertajuk “Jumat Hitam” yang dijadwalkan pukul 15.00 WITA ini baru dimulai pada pukul 16.30 WITA. Mereka yang terdiri dari mahasiswa, pelajar SMA, masyarakat sipil, serta pemuda-pemudi ini berkumpul di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, sebelum memulai longmarch ke Gedung DPRD Provinsi Bali diiringi dengan nyanyian-nyanyian protes.
Mereka membawa sejumlah poster dan pamflet bertuliskan kritik dan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Diantaranya, “Rakyatnya Susah Nyari Kerja, Pejabatnya Doble Job #Cabut UU TNI”, Kamilah Kegelapan Itu, Luhut!, “S.O.S Lawan atau Kawan Jadi Korban”, “Cabut UU TNI”, “Reformasi Hancur di Tangan Prabowo”, “Kembalikan TNI ke Barak!” dan tulisan kritik lainnya.
Setibanya di depan pintu masuk Gedung DPRD Bali, mereka menggelar orasi dan menyampaikan aspirasi bahwa pengesahan revisi UU TNI dinilai merugikan masyarakat sipil. Menariknya, di tengah aksi, peserta juga saling berbagi takjil sebagai bentuk solidaritas selama bulan Ramadan.
Humas Aksi “Jumat Hitam” Tolak Pengesahan RUU TNI, Tomy Wiria, menegaskan aksi kali ini berbeda dari hari pertama yang dilakukan dalam bentuk aksi diam. Tomy mengkritisi bahwa pengesahan RUU TNI ini sama sekali tidak melibatkan aspirasi masyarakat karena dibuat secara tertutup. “Rapatnya tertutup dan meskipun mereka mengeklaim terbuka, tapi tidak diumumkan,” tandasnya.
Selain itu, massa aksi menilai ada indikasi meningkatnya peran militer dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat serta meningkatkan represifitas aparat. “Jika RUU ini disahkan, netralitas TNI akan terganggu. TNI tidak lagi fokus pada pertahanan negara, dan ada indikasi meningkatnya represifitas aparat terhadap masyarakat. Kami khawatir ini menjadi versi baru dari orde baru,” tegas Tomy.
Mereka memilih Gedung DPRD Bali sebagai tujuan aksi karena menilai lembaga tersebut seharusnya menjadi perwakilan rakyat. Namun menurut mereka, hingga saat ini DPRD Bali belum menegaskan sikapnya terhadap pengesahan RUU TNI.
“Gedung DPRD adalah simbol bagaimana rakyat sama sekali tidak mendapatkan akses untuk bicara kepada wakil mereka. Hingga hari ini DPRD Bali bahkan tidak menegaskan sikap menolak, apalagi mencabut revisi UU TNI,” ungkap Tomy.
Aksi ini kemudian ditutup dengan pernyataan sikap di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon tempat mereka pertama kali berkumpul. (Ketut Winata/balipost)
