DENPASAR, BALIPOST.com – Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali saat ini banyak mengalami kemajuan, namun ada juga yang dikorupsi oknum pengelolanya hingga terseret kasus hukum.
Saking strategisnya keberadaan LPD untuk pelestarian adat, budaya dan agama Hindu, lembaga keuangan ini harus dikelola lebih professional.
Hal itu terungkap pada Dialog Merah Putih di Warung Bali Kopi di Jalan Veteran Nomor 63 Denpasar, Rabu (26/3).
Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendekiawan mengungkapkan saat ini ada 1.439 LPD di Bali dan dimiliki hampir semua desa adat, kecuali yang baru melakukan pemekaran.
Keberadaannya terbukti mampu menopang pelestarian budaya dan ekonomi krama Bali.
Sejak berdiri 41 tahun lalu, aset LPD di Bali mencapai Rp 34,4 triliun. Semua keuntungan LPD sesuai amanah pendirinya almarhum Ida Bagus Mantra guna membantu pembangunan di desa adat, baik fisik, mental, dan budayanya.
Dalam perjalanannya, Cendekiawan yang sudah tiga periode menjabat sebagai Ketua BKS LPD mengaku, ada LPD yang pengurusnya terseret dalam ranah hukum.
Akademisi yang juga Wakil Rektor Universitas Warmadewa Doktor Putu Ngurah Suyatna Yasa mengkritisi keberadaan LPD saat ini yang belum penuh dikelola secara profesional.
Ia melihat rekrutmen pegawai masih didasarkan pada titipan, kepala LPD serta pengawasannya bukan SDM yang berkompeten di bidangnya.
Sementara itu Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali, Doktor I Ketut Wartayasa memberi perhatian lebih pada LPD di Bali karena posisinya sangat penting bagi umat Hindu dan pelestarian adat di Bali.
Guna mencegah terjadinya kasus hukum dan korupsi selain dilakukan pengawasan melekat oleh rakyat dan LPLPD dan BKS juga pentingnya melakukan pengawasan secara niskala.
Ketiga narasumber juga sepakat LPD harus menjalankan manajemen modern, sistem akuntansi yang baik dan benar serta bisa diaudit siapa saja. (Sueca/balipost)
