JAKARTA, BALIPOST.com – Dalam melakukan pembersihan lingkungan Pantai Kuta Bali, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menginisiasi gotong royong bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, unsur TNI, serta masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melalui keterangan di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (6/4), menegaskan bahwa penanganan sampah laut bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan butuh partisipasi luas.
“Masalah sampah laut adalah tantangan global yang membutuhkan solusi kolaboratif,” kata Menteri LH Hanif.
Oleh karena itu, lanjutnya, kegiatan yang diberi nama Aksi Bersih Sampah Laut Bali tersebut dilakukan kembali sebagai lanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Pantai Kuta pada 4 Januari 2025, yang saat itu diikuti oleh lebih dari dua ribu peserta.
Sebanyak 36 personel TNI gabungan dari Kodim 1611/Badung, Raider, dan Yonif 741, turut dilibatkan dalam mendukung kegiatan tersebut dengan membersihkan sampah berupa plastik dan kayu, dengan menggunakan tiga alat loader dan ekskavator.
Selanjutnya,sampah tersebut diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung ke STO Kedonganan.
“Aksi Bersih Sampah Laut Bali hari ini tidak hanya membersihkan pantai, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat lokal dan internasional tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian laut kita dengan aksi kolaborasi,” ujar Menteri Hanif.
Di samping itu KLH juga telah menyerahkan bantuan berupa satu truk pengangkut sampah serta trash boom, alat penyaring sampah yang ditempatkan di muara sungai untuk mencegah sampah plastik masuk ke laut.
Bantuan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), yang juga didukung oleh UNDP Indonesia dan organisasi Clean Rivers.
Di samping itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Menko Pangan Nomor 03/M.PANGAN/KEP/01/2025, yang turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah.
Diharapkan dengan langkah ini upaya penanganan sampah laut dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. “Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga lautnya,” ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq. (Kmb/Balipost)
