DENPASAR, BALIPOST.com – APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus. Di mana, sisa lebih pembiayaan anggaran (SilPa) mencapai Rp623,7 miliar lebih. Namun demikian ada catatan lain yang perlu ditingkatkan yakni pemerataan pembangunan dan program lansia.
Hal itu diungkap oleh Ketua Koordinator Pembahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2024, Gede Kusuma Putra dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Bali dengan agenda menyampaikan pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, dalam Sidang Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (15/4). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gede Kusuma Putra menyampaikan capaian makro pembangunan ekonomi provinsi Bali tahun 2024. Di mana, perekonomian Bali mencapai pertumbuhan 5,48 % di atas rata-rata nasional yang angkanya 5,03%, (Target RKPD 2024 setelah perubahan 5,25%-6,25%) tetapi lebih kecil dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yaitu 5,71%. Persentase penduduk miskin 3,80% atau jauh di bawah rata-rata nasional yang angkanya 8,57% (Target RKPD 2024 setelah perubahan 3,50%-4,00%) lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang angkanya 4,25%.
Selain itu, IPM mencapai 78,63 di atas rata rata nasional yang angkanya 75,02 (target RKPD 2024 setelah perubahan 76,50) lebih tinggi dari pada capaian Tahun 2023 yang angkanya 77,10. Tingkat pengangguran terbuka tercapai 1,79% jauh di bawah rata-rata nasional yang angkanya 4,91% (target RKPD 2024 setelah perubahan 2,57%) menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang angkanya 2,69%.
Tidak hanya itu, Gini Rasio yang dicapai 0,348 juga jauh di bawah rata-rata nasional yang angkanya 0,381 (target RKPD 2024 setelah perubahan 0,366) lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang angkanya 0,362. PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2024 mencapai Rp67,32 juta lebih besar dari tahun 2023 yang angkanya Rp62,29 juta, dan tahun 2022 yang angkanya Rp56,09 juta, tapi masih berada di bawah rata-rata nasional yang angkanya Rp78,60 juta pada tahun 2024.
Kusuma Putra mengungkapkan bahwa sesungguhnya APBD Tahun 2024 mengalami tekanan yang berat terutama dengan adanya kewajiban pembayaran yang sesungguhnya menjadi kewajiban tahun 2023 yang besarnya Rp923 miliar lebih.
Di samping itu, APBD Tahun 2024 setelah perubahan didesain dengan defisit Rp919,665 miliar lebih, sehingga memerlukan penerimaan pembiayaan sebesar Rp832,932 miliar lebih yang diharapkan bersumber dari pinjaman daerah karena sumber pembiayaan yang tersedia (positif) Rp86,733 miliar lebih. “Kenyataannya pinjaman daerah ini tidak terjadi bahkan APBD Tahun 2024 memberikan Silpa diangka Rp623,732 miliar lebih, walaupun masih Unaudited,” tandasnya.
Meskipun demikian, DPRD Bali mendorong adanya peningkatan dan pemerataan investasi terutama juga yang diarahkan pada sektor industri pengelolaan hasil-hasil atau produk-produk sektor primer (pertanian dalam arti luas).
Organisasi Perangkat Daerah terkait hendaknya berupaya berkoordinasi (sesama OPD) guna bisa meningkatan nilai tambah (added value) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor primer dan sekunder guna mendongkrak atau menaikan PDRB per kapita masyarkat Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya di bawah rata rata nasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali hendaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penanganan penduduk pendatang (duktang) yang belakangan ini menimbulkan dampak terhadap kondusifitas kenyamanan dan ketentraman Bali. Langkah langkah antisipatif hendaknya dilakukan sebelum persoalannya menjadi besar dan meluas.
Pemerintah Provinsi Bali perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap semua stakeholder (Telkom, PLN dan yang lain), sekaligus penataan terhadap pemasangan jaringan kabel yang semrawut yang menyebabkan terganggunya pandangan indah di berbagai sudut kota yang ada.
Tidak hanya itu, DPRD Bali juga mengingat bahwa populasi penduduk Bali katagori lansia semakin meningkat yang angkanya di kisaran 10% atau 442,40 ribu jiwa dari jumlah penduduk Bali 4,344 juta jiwa. Dikarenakan rata rata umur harapan hidup di Bali sudah di kisaran 75 tahun, Dewan merekomendasikan ke depannya Pemerintah Provinsi Bali agar menyediakan anggaran yang memadai sekaligus menyiapkan program-program yang bermanfaat untuk Penduduk Katagori Lansia.
“Mengingat tekanan APBD Tahun 2025 tidak seberat tahun 2024 dan apalagi 2023, Dewan merekomendasikan supaya Pemerintah Provinsi Bali menciptakan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, seperti Program Peningkatan Rumah Layak Huni dan Hibah Hibah Lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pesannya. (Ketut Winata/balipost)
