DENPASAR, BALIPOST.com – Angka kemiskinan ekstrem di Denpasar 1.432 KK dan 4.794 Individu yang tersebar di 43 desa/kelurahan. Angka ini berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2024.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan untuk menurunkan bahkan menolkan angka kemiskinan ekstrem, Denpasar saat ini tengah melakukan ground check (GC) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar melakukan intervensi.
Ia menyebut penduduk di Denpasar berjumlah sebanyak 755.568 jiwa. Terdiri atas 381.684 laki-laki dan 373.884 perempuan dengan kepadatan penduduk 6.003 Jiwa/Km.
Secara agregat data kemiskinan di Kota Denpasar pada 2024 sebesar 27,27 ribu jiwa. Sedangkan secara persentase angka kemiskinan di Kota Denpasar sebesar 2,59 persen, menurun jika dibandingkan 2023 yang sebesar 2,68 persen.
Sementara kemiskinan ekstrem di Denpasar belum memungkinkan menggunakan data agregat dari BPS dalam melakukan verifikasi dan validasi (verivali) sehingga dilaksanakan berdasarkan data by name by Adrees dari Kemenko PMK tahun 2024 yang berjumlah 46.289 KK dan 184.296 individu.
Terdiri atas 7.275 KK dan 29.438 Individu dalam kategori Desil (1), 13.479 KK dan 55.754 Individu kategori Desil (2), 11.734 KK dan 46.321 Individu kategori Desil (3) serta 13.801 KK dan 52.783 Individu kategori Desil (4).
Untuk efektivitas dan efisiensi verivali data kemiskinan ektrem 2024 berdasarkan data dari Kemenko PMK maka disandingkan kembali dengan data PPKS Dinas Sosial dan Dukcapil dan hasil verifikasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa data dari Kemenko PMK meninggal sebanyak 1.742 orang, data ganda sebanyak 7.141 orang, NIK tidak sesuai sebanyak 2.388 orang serta 1.065 individu tidak terverifikasi pada data PPKS namun berada di KK yang sama.
Dengan demikian, data Kemiskinan Ektrem (P3KE) 2024 yang diverivali oleh Pemerintah Kota Denpasar sejumlah 1.432 KK dan 4.794 Individu yang tersebar pada 43 Desa/ Kelurahan.
Berdasarkan hasil verivali yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan pada tahun 2024 ditetapkan sejumlah 14 KK dan 52 jiwa yang masuk dalam kemiskinan ekstrem melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan. Angka ini mengalami penurunan dari angka yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sejumlah 69 KK dan 271 Jiwa.
Untuk mengintegrasi data kemiskinan dengan data BPS khususnya data yang akan dipergunakan dalam intervensi program dalam menekan angka kemiskinan di Kota Denpasar, saat ini pihanya sedang menunggu publish data DTSEN hasil verivali melalui GC DTSEN.
Kepala Dinas Sosial Denpasar IGA Laxmy Saraswaty sebelumnya menjelaskan,nmerujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tertanggal 5 Februari 2025, bahwa seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kementerian/lembaga mengacu pada DTSEN.
Maka dari itu, untuk memperoleh data yang akurat pemerintah pusat menginstruksikan kepada SDM PKH di seluruh Indonesia untuk melakukan pemutakhiran data melalui ground check (GC) DTSEN untuk melengkapi variabel check keberadaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), penerima manfaat (PM) aktif dan tidak aktif serta melengkapi isian variabel sebagai dasar pemeringkatan mengacu pada 39 parameter.
Sehubungan dengan progres pelaksanaan GC DTSEN belum mencapai 50 persen, penugasan dilanjutkan sampai dengan 30 April 2025. “Data DTSEN sedang dilakukan ground check (GC) oleh pendamping PKH. Targetnya akhir April harus sudah selesai,” ujarnya.
Per data 8 April, dari data DTKS 8.696 PM dan KPM, yang sudah disurvei kembali sebanyak 2.872 dan yang belum disurvei sebanyak 5.824. (Citta Maya/balipost)
