Kejari Bidik Penyelewengan Retribusi Terminal Manuver Gilimanuk

NEGARA, BALIPOST.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana membidik dugaan penyelewengan Retribusi Terminal Manuver di Gilimanuk. Pungutan retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) itu diduga bermasalah.

Dari informasi, sejumlah pihak terkait terutama yang mengelola sudah dimintai keterangan di Kejari Negara untuk melengkapi penyelidikan. Dari petugas yang berjaga di Terminal menuju Pelabuhan Gilimanuk (keluar Bali), hingga jajaran Dinas terkait.

Penyelewengan retribusi untuk kendaraan yang masuk itu disinyalir hingga ratusan juta rupiah. Dugaan penyelewengan ini terendus dari penghitungan jumlah karcis retribusi masuk ke terminal dibandingkan dengan uang retribusi ke kas daerah.

Menurut sumber terpercaya di Kejaksaan, kasus ini bukan semata pungli melainkan masuk ranah Tipikor.

Sekedar diketahui, sejak beberapa tahun ini, retribusi Terminal Manuver (sebelum masuk Pelabuhan Gilimanuk). Sebelumnya retribusi ini dikelola Perusda Jembrana. Namun, baru sekitar dua tahun belakangan diserahkan ke Dinas Hubkominfo.

Retribusi ini dipungut untuk semua kendaraan yang hendak keluar Bali. Pada awal diterapkan, para pengendara kendaraan merasa aneh lantaran hanya melintas namun dikenai retribusi. Terminal Manuver merupakan aset Pemkab Jembrana yang digunakan untuk parkir kendaraan dan pasar seni Gilimanuk.

Namun, jarang kendaraan yang singgah atau parkir. Sebagian besar kendaraan hanya melintas langsung menuju loket tiket Pelabuhan.

Kasi Intel Kejari Negara, Ariyo Dewanto seizin Kajari Negara, Anton Delianto dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya penyelidikan kasus Retribusi Manuver Gilimanuk tersebut. Kejari menurutnya saat ini masih melakukan puldata dan pulbaket. Dari indikasi memang ada kerugian negara, namun untuk menentukan itu dari BPK atau BPKP. (Surya Dharma/balipost)