NEGARA, BALIPOST.com – Penolakan pembangunan sistem penyediaan air baku (pipanisasi) menggunakan air dari Bendungan Benel bertambah. Selain Subak Benel, sejumlah subak lainnya dibawah Subak Gede Pegubugan ikut menolak dengan alasan yang sama.
Bahkan para krama Subak mengaku heran kenapa proyek itu tetap berjalan kendati dalam setiap sosialisasi mendapat penolakan. Klian Subak Gede Pegubugan, Wayan Astawa, Jumat (1/6) juga menegaskan hal serupa.
Selama tiga kali sosialisasi tahun lalu, sejatinya sudah ditegaskan bahwa mayoritas Subak yang bernaung dibawah Subak Gede menolak. “Seingat saya sudah tiga kali sosialisasi. Dan hasilnya sama, semua Subak menolak. Kami juga tidak tahu kenapa (proyek) tetap turun,” terang Astawa yang sebelumnya Klian Subak Tegalberkis ini.
Ia juga mendengar terkait penolakan saat sosialisasi dengan Subak Benel dan memang faktanya yang dirasakan para petani seperti itu. “Sehingga jangan salahkan ketika petani berteriak bahkan sampai melontarkan ancaman menghadang proyek itu sebab air sangat penting bagi keberlangsungan pertanian,” katanya.
Subak Gede yang mewakili 10 Subak dengan kurang lebih 3.500 krama subak memastikan bahwa tidak setuju. Memang sempat ada solusi dengan mengambil dan menampung air yang berada dibawah Bendungan.
Hal tersebut diminta disosialisasikan ulang terlebih dahulu. Namun faktanya saat ini sosialisasi sudah masuk pelaksanaan.
Selama ini berdasarkan pengalaman Subak Gede mengatur gadu dan jadwal tanam, sempat terjadi kekeringan hingga berujung gagal panen pada tahun 2013 lalu. Selain karena kondisi kekeringan juga karena selisih penetapan tinggi air bendungan.
Dari semula 161 meter, sekarang menjadi 154 meter. “Lumayan selisihnya sekitar tujuh meter, setelah tahun 2014 sampai sekarang air masih tersedia,” tandasnya.
Untuk musim tanam sekarang ini, pembagian air akan dibagi dua masing-masing lima subak. Sehingga bisa terlihat kemampuan air bendungan untuk pengairan yang sebenarnya.
Adanya penolakan dari krama subak ini juga didukung Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba. “Para petani kan yang merasakan langsung, sehingga ketika mereka sampai protes pasti ada sesuatu,” terang anggota DPRD Bali asal Banjar Peh, Kaliakah ini.
Terkait permasalahan ini Tamba akan berkoordinasi untuk memanggil pihak pelaksana proyek, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida serta konsultan. (Surya Dharma/balipost)
