JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Mekop UKM) A.A Gede Ngurah Puspayoga menegaskan akan meningkatkan anggaran untuk Wirausaha Usaha Pemula dan Revitalisasi Pasar Tradisional. Penegasan terkait dukungan kenaikan bagi kementeriannya untuk APBN tahun 2019.
“Untuk wirausaha pemula saya setuju dengan pak Nasim (Nasim Khan), harus ditingkatkan dan prosedurnya harus dipermudah. Tolong diperhatikan betul itu Bu Direktur, Pak Direktu. Pasar tradisional juga, itu harus ditingkatkan dana tambahannya dan prosedurnya harus dipermudah,” kata Menteri Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7).
Puspayoga mengakui perhatian serius dan prioritas harus diberikan kepada wirausaha pemula dan pasar tradisional karena dua kelompok itu dinilai menjadi simpul dalam membangun perekonomian rakyat. “Pak Nasim kami sudah sampaikan (ke jajarannya), kita sepakat untuk meningkatkan perhatian kita pada pengusaha pemula dan pasar tradisional,” imbuhnya.
Sementara untuk pengawasan program, Menteri Puspayoga berjanji akan lebih serius lagi dalam pelaksanaannya. “Sebagus apapun program, tapi kita kalo pengawasannya kurang ya (Hasilnya akan buruk)… Tolong diperhatikan itu pak deputi,” tegasnya.
Dalam rapat lanjutan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2019 untuk Kemenkop UKM, sejumlah anggota Komisi VI DPR menyatakan dukungan peningkatan anggaran. Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan mengatakan sudah semestinya anggaran Kemenkop UKM ditingkatkan.
Sebab, Kementerian ini merupakan penyangga utama perekonomian Indonesia dan tahan banting dari krisis ekonomi. Ia juga mendukung rencana program prioritas Kemenkop dan UKM ihwal fasilitas bagi para wirausaha Pemula dan Revitalisasi Pasar Tradisional. “Kayaknya itu memang harus ditingkatkan (Fasilitas bagi Wirausaha Pemula baik permodalan atau peningkatan SDM), Karena itu sangat bermanfaat sekali bagi pengusaha UMKM, (Revitalisasi) Pasar desa juga sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat di desa,” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Nasim juga meminta kepada Menteri Puspayoga untuk mempermudah dan menyederhanakan persyaratannya tersebut. “Persyaratannya dan hal- hal prosedural, kalau bisa, mungkin lebih disimpelkan,” katanya.
Senada, Anggota Komisi VI lainnya, Djoni Rolindrawan juga menilai sudah semestinya politik anggaran berpihak kepada Kemenkop dan UKM. Sebab Koperasi merupakan landasan perekonomian Indonesia. “Semua kita tahu pasal 33 itu perekonomian disusun secara bersama hal ini ya koperasi. Jadi seharusnya politik anggaran lebih signifikan. Kita bersyukur anggaran tahun 2019 ini naik anggarannya,” katanya.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada Menteri, agar anak buahnya terus meningkatkan kinerjanya dan mengawasi program dengan baik. “Saya lihat ini program bagus semua. Jadi ini pelaksaannya mendapatkan fasilitas program, ini ujian dari langit. Jangan asal-asalan. Sehingga tidak tercapai apa yang tidak dikehendaki. Semoga kinerjanya ditingkatkan lagi,” terang anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.
Pada rapat sebelumnya, Komisi VI DPR menyetujui PAGU indikatif Kemenkpp UKM untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 927.444.165.000. Selain itu, Komisi VI DPR juga telah menyetujui usulan penambahan anggaran sehingga menjadi Rp 1.291.285.804.000. Komisi VI DPR sepakat kesimpulan tersebut diteruskan ke Badan Anggaran DPR untuk disinkronisasikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019. (hardianto/balipost)
