DENPASAR, BALIPOST.com – Batas waktu relaksasi mengajukan ijin KUPVA BB ilegal ke BI berakhir 7 April lalu. Senin (10/4), Bank Indonesia (BI) Pusat bersama Bareskrim turun langsung untuk menertibkan KUPVA BB ilegal.
Berdasarkan data BI Kantor Perwakilan Bali, ada 70 KUPVA BB illegal. Sayangnya, kegiatan penertiban enggan diliput media. Hal itu karena, pihaknya masih mencari pola yang efektif untuk menertibkan KUPVA BB illegal itu. “Hingga batas waktu yang ditentukan, mulai hari ini dilakukan penertiban terhadap KUPVA ini,” kata Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan BI Perwakilan Provinsi Bali, Teguh Setiadi.
Dikatakan, KUPVA BB illegal tersebut akan ditempelkan stiker untuk menandakan KUPVA BB tersebut illegal. Apabila nantinya stiker tersebut dicabut, maka pemilik usaha KUPVA BB illegal dianggap pidana. Meski di Bali terdapat 70 KUPVA BB illegal, diprediksi masih banyak lagi KUPVA BB illegal yang beroperasi terutama di wilayah Kuta, Seminyak, Sanur. Di Indonesia, KUPVA BB illegal terbanyak di Louksemawe yaitu 127.
Selama ini, KUPVA BB illegal yang telah beroperasi tahunan tersebut melakukan kegiatan-kegiatan kecurangan, penipuan yang merugikan wisatawan asing. “Itu yang menjadi perhatian kita. Kalau dia sudah berijin pasti dia tidak berani macam-macam. Jadi pada saat transaksi, kurs yang dipajang di papan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Sehingga kita juga mengarah ke perlindugnan konsumen. Apalagi wisatawan asing, bisa merusak citra pariwisata,” bebernya.Berdasarkan data per 31 Januari, KUPVA BB berijin di Bali kantor pusat sebanyak 142 dan kantor cabang 545. Diakui belakangan ada beberapa KUPVA BB yang mengajukan ijin ke BI dan sedang diproses. Namun pihaknya juga ada menolak pengajuan ijin 4 KUPVA BB.
Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Causa Iman Karana mengatakan, peran desa adat sangat penting dalam mencegah tumbuhnya KUPVA BB illegal. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tentang menjaga citra positif pariwisata. KUPVA BB merupakan salah satu komponen pariwisata yang patut dijaga citranya. “Jangan main-main dengan masalah image negara, dan jangan sampai digunakan untuk transaksi kegiatan narkoba dan teroris,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
