BANGLI, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (pemprop) Bali diminta untuk ikut berperan aktif mengawal langkah Pemkab Bangli memohon ke pusat terkait upaya penyelamatan Danau Batur. Terlebih saat ini Pemerintah pusat sudah memberikan respon posititf dengan memasukan danau terbesar di Bali itu sebagai salah satu danau prioritas yang perlu segera mendapat penanganan.
“Kami mengharapkan Pemprov sama-sama ikut mengawal penanganan masalah Danau Batur. Baik dari perencanaan, penganggaran. Kalau hanya mengandalkan Bangli saja, tidak bisa,” kata Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, Senin (23/7).
Carles menilai perhatian Pemprov Bali selama ini terhadap permasalahan yang mendera Danau Batur masih minim. Contohnya, sejak Danau Batur meluap, Pemprov dikatakan belum pernah melakukan tindakan nyata dalam upaya menangani masalah tersebut.
Minimnya perhatian Pemprov terhadap Danau Batur, juga diungkap Carles terlihat dari ketidakhadiran perwakilan Pemprov saat rapat penyusunan program kegiatan penyelamatan danau yang dilakukan kelompok kerja (Pokja) Pengelolaan Danau Batur di Bangli belum lama ini. “Pemprov tidak ada hadir. Padahal ini penting. Kementerian sudah merespon baik usulan penanganan Danau Batur. Tapi kesannya tidak peduli,” kata Carles.
Politisi Demokrat ini sangat berharap, Pemprov Bali ikut bersama-sama bergandengan dengan Pemkab berjuang ke pemerintah pusat agar penanganan danau Batur segera terealisasi. Sebab Danau Batur bukan saja milik Kabupaten Bangli namun juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.
Menurut Carles, jika Danau Batur yang menjadi sumber air di Bali nantinya sampai rusak, maka dampaknya tidak saja dirasakan Bangli namun juga kabupaten lainnya. “Untuk itu saya sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi ikut mengawal. Tidak nyaru-nyaru. Apalagi pusat sudah menjadikan Danau Batur sebagai 15 danau prioritas yang akan mendapat penanganan. Agustus ini pokja akan mempresentasikan program penanganan Danau Batur di hadapan 13 kementerian, kami harapkan Pemprov ikut,” jelasnya.
Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Pokja pengelolaan Danau Batur yang dibentuk Bupati Bangli dalam upaya penyelamatan Danau Batur belum lama ini menggelar rapat di Bangli. Pokja yang terdiri dari beberapa OPD, BKSDA, dan instansi terkait lainnya mulai menyusun program kegiatan yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan.
Ketua Pokja Pengelolaan Danau Batur yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra usai rapat itu mengatakan penyusunan program kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas arahan pusat yang meminta Bangli untuk membuatkan usulan tentang pengelolaan Danau Batur sebagai danau prioritas yang akan diberi bantuan penanganan. Dengan penyusunan program ini, maka nantinya ada gambaran yang jelas mengenai langkah apa saja yang akan dikerjakan untuk mengatasi masalah Danau Batur selama lima tahun kedepan. Sehingga pusat dapat memberikan respon serta mengalokasikan anggaran untuk program yang dimaksud.
“Setelah itu akan kita bahas kembali lebih detail lagi sebelum dipresentasikan ke pusat pada 8 Agustus,” terangnya.
Selain berupa kegiatan fisik, penanganan masalah Danau Batur juga dirancang dengan kegiatan non fisik misalnya melalui kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian diharapan hal itu akan mampu mengubah pola pikir masyarakat untuk sadar dan ikut menjaga kelestarian Danau Batur. (dayu rina/balipost)
