DENPASAR, BALIPOST.com – Memilih dan membentuk kepengurusan baru masa jabatan 2017-2022, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali menyelengarakan Lokasabha VII dengan tema “Sambhuya Samhita Sanjnana” (bersama-sama mewujudkan harmoni) di Gedung PHDI Bali, Kamis (13/4).
Acara Lokasabha VII dibuka oleh Dharma Adyaksha PHDI pusat, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, dan dihadiri Ketua Umum Harian PHDI Pusat, Perwakilan Gubernur Bali (kepala biro kesra Provinsi Bali), Pangdam IX/Udayana, Perwakilan Kapolda Bali, para sulinggih, peserta dan peninjau Lokasabha.
Ketua Panitia, I Made Raka Suwarna, SH., MH., mengatakan Lokasabha merupakan sabha tertinggi tingkat provinsi yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali. Lokasabha Daerah memiliki wewenang meminta dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus Parisada Daerah, memilih dan menetapkan pengurus Parisada Daerah, serta menetapkan program kerja Parisada Daerah.
Dharma Adyaksha PHDI Pusat, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, dalam sambutannya berharap melalui Lokasabha ini terpilih kepemimpinan dan terbentuk kepengurusan yang baru yang mampu menyayomi umat Hindu sesuai dengan dharma agama. Selain itu, diharapkan juga kepemimpinan baru bisa mempersatukan dan menjalin sinergisitas antara PHDI dengan MUDP, para sulinggih dan umat untuk duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Jangan sampai berkelompok-kelompok, karena kita adalah bersaudara.
Di dalam diri kita ini masih ada perbedaan, Rwa Bhineda memang ada, tetapi jangan bhuta masuk dewa, tetapi dewa masuk dalam bhuta. Jangan berpikir sok tau. Tetapi sharing adalah hal yang utama. Kenali masalah, lalu pecahkan dan carikan solusi masalah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengatakan untuk menjaga keharmonisan antara pemimpin dan umatnya, konunikasi yang inten harus selalui dijalin. Pemimpin harus mampu menunjukkan keadilan dengan tetap mengutamakan kerangka Agama Hindu, yaitu Tattwa, Susila dan Upakara.
Sebab, pemimpin harus mampu menjadi pemimpin rohani dan pemimpin rakyat, sehingga Bali tetap ajeg. “Komunikasi itu sangat penting. Pemimpin harus mampu mengayomi masyarakat dan mampu menjalin hubungan kerjasama dengan para pemangku dan MUDP dan rakyatnya. Dan dalam memilih pemimpin tidak boleh bertengkar, harus dengan hati yang bersih dan suci. Sebab, dengan cara itu komunikas bisa terjalin,” harapnya.
Sementara, penetapan kepengurusan baru PHDI Bali periode 2017-2022 akan ditetapkan sore ini melalui berbagai tahapan. (Winatha/balipost)
