JAKARTA, BALIPOST.com – Dalam sidang MPR Tahun 2018, Presiden Joko Widodo memamerkan keberhasilan pemerintah dalam menumbuhkan kualitas kehidupan manusia Indonesia selama empat tahun pemerintahannya. Saat ini, menurut Kepala Negara rakyat Indonesia sudah masuk pada kategori High Human Development.
“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development,” ucap Presiden Jokowi dihadapan anggota DPR dan DPD RI dalam sidang Tahunan MPR di Ruang Utama Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Selain itu hadir sejumlah tamu undangan antara lain Preisden RI ke-2 BJ Habibaie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres Isteri Presiden RI ke4 abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua BPK, menteri-menteri Kabient Jokowi-JK dan tamu undangan lainnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, sudah hampir empat tahun ini, pemerintahan yang dipimpinnya berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. “Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia,” ucapnya.
“Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Mulai tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintahannya membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. “Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” sebut Jokowi.
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga tidak melupakan pembangunan mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyesalkan banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika pemerintah membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, kebanyakan dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. “Padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. “Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air,” tegasnya. (Hardianto/balipost)
