DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan tidak memiliki agenda atau program 100 hari. Namun yang ada hanyalah agenda yang harus dilaksanakan bersama Wakil Gubernur, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dalam waktu 5 tahun.
“Ada yang bisa selesai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya,” ujarnya usai acara serah terima jabatan dan menyampaikan pidato perdana di DPRD Bali, Sabtu (8/9).
Saat ini, Koster mengatakan tim transisi sudah menyelesaikan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penggunaan huruf Bali pada perkantoran dan fasilitas publik, serta rancangan Pergub tentang rahina mabasa Bali dan rahina mabusana Bali. Kedua rancangan Pergub itu siap ditandatangani setelah proses verifikasi di Kementrian Dalam Negeri.
Di bidang infrastruktur, mantan anggota DPR RI ini memprioritaskan shortcut di ruas jalan Mengwitani-Singaraja. “Kita targetkan 2021 selesai. Tahun ini sudah mulai di titik 5-6, tahun depan titik 3-4. Berlanjut terus,” jelasnya.
Koster menambahkan, anggaran untuk feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) titik shortcut lainnya bahkan sudah disiapkan di APBD Induk 2019. Seperti diketahui, ada 10 titik shortcut yang direncanakan di ruas jalan Mengwitani-Singaraja.
“Penganggarannya sharing APBN, dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Badung dari PHR (Pajak Hotel dan Restoran, red),” imbuhnya.
Menurut Koster, infrastruktur yang bagus akan memungkinkan wisatawan untuk menikmati lebih banyak destinasi wisata sehingga variatif dan lebih menarik mereka untuk datang ke Bali. Selain shortcut, Koster juga memastikan bandara di Kubutambahan, Buleleng akan segera dibangun.
Dirinya bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Menteri Perhubungan pada 10 Agustus, 27 Agustus, dan 4 September. “Sudah positif akan dibangun di Buleleng, masih sedang berjalan studi. Saya kira akhir tahun ini sudah selesai studi. Kemungkinan di darat,” katanya.
Mengenai event terdekat yang akan digelar di Bali yakni IMF-World Bank Annual Meeting pada Oktober, Koster menyebut akan diadakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat 15 September mendatang. Rapat tersebut rencananya dihadiri Menko Bidang Kemaritiman. “Bali cuma jadi pendukung saja, yang menyiapkan semua pusat. Kami hanya memberikan dukungan dari sisi pelayanan dan kami siap untuk itu,” tandasnya.
Diwawancara terpisah, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama siap menjalin kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif khususnya gubernur baru. Pihaknya akan mendukung gubernur untuk mensukseskan program-programnya. Pasca acara sertijab dan rapat paripurna istimewa, dewan bahkan sudah mengagendakan pembahasan KUA-PPAS untuk rancangan APBD perubahan 2018.
“Dalam waktu yang singkat kita akan selesaikan KUA-PPAS perubahan itu karena intinya di dalam KUA-PPAS itu tidak ada perubahan yang signifikan lagi. Sekali bertemu akan selesai,” ujar Politisi PDIP asal Tabanan ini. (Rindra Devita/balipost)
