NEGARA, BALIPOST.com – Kendati aliran listrik kini sudah masuk hingga ke perdesaan, namun sebanyak empat Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Jembrana belum tersentuh listrik. Tak sedikit pula yang diketahui mendapatkan listrik dari keluarga lain atau menumpang.
Beberapa faktor yang menyebabkan ada keluarga yang belum merasakan lampu, salah satunya karena kemiskinan dan faktor lokasi yang berada jauh dari tiang listrik. Demikian diungkapkan Bupati Jembrana I Putu Artha di sela customer and stakeholder gathering PLN Area Bali Utara di Gedung Kesenian Bung Karno (GKBK) pada akhir pekan.
Bupati Artha berharap tahun depan seluruh warga di Jembrana merasakan listrik sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Jembrana. Namun dari 4 KK yang belum dilistriki, termasuk dengan KK yang menumpang listrik di rumah lain. “Kita harapkan semua sudah bisa tersaluri listrik, kita ada program bedah rumah (pengentasan kemiskinan) dan PLN bisa membantu sebagai tanggung jawab sosialnya. Sehingga setiap KK memiliki sendiri,” ujar Bupati Artha.
Misalkan untuk pemasangan instalasi di rumah KK miskin tersebut, PLN bisa membantu. Pihaknya juga sepakat adanya pembangkit menggunakan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dibangun di Jembrana. Bahkan investor untuk PLTS itu sudah bertahun-tahun lalu melakukan survei tetapi hingga sekarang tidak ada realisasinya. “Kita mendukung Bali mandiri kelistrikan, asalkan program PLN dan pemerintah sinkron,” tegas Artha.
General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali, Nyoman Swarjoni Astawa membenarkan berdasarkan survei yang dilakukan bersama Universitas Udayana (Unud) secara umum di Bali, ada 113 KK yang belum merasakan aliran listrik. Salah satu faktornya lokasi rumah yang tidak terjangkau atau jauh dari jaringan.
Termasuk 4 KK yang ada di Kabupaten Jembrana. PLN menargetkan seluruh warga Bali sudah bisa menyalakan lampu dari listrik. “Dari 113 itu, 10 rumah memang jauh dari jaringan. Solusinya menggunakan solar room system,” ujarnya.
Sedangkan yang 103 KK itu masih terjangkau jaringan dan akan ditindaklanjuti PLN. Bagi warga yang miskin menurutnya mendapatkan subsidi.
Sementara itu terkait PLTS yang kemungkinan akan dibangun di Kabupaten Jembrana pihaknya mengungkapkan saat ini masih dalam tahap re-tender (tender ulang). Namun, apakah akan memanfaatkan lahan perkebunan yang dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, menurutnya itu tergantung dari investor nantinya.
“PLTS masuk dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik) kita. Tahun 2021 di Timur dan Barat masing-masing menyedikan 26 MW. Ini perlu sebagai regional balance, agar kelistrikan kita tidak tergantung dari koneksi Jawa-Bali,” tambahnya.
Penambahan daya listrik ini penting untuk kebutuhan Bali ke depan. Saat ini kelistrikan Bali masih aman. Tetapi dua atau lima tahun ke depan akan mengalami defisit dan ini perlu dicarikan solusi. (surya dharma/balipost)
