MANGUPURA, BALIPOST.com – AIDS Healthcare Foundation (AHF) menyerukan kebijakan kenaikan klasifikasi negara – negara berpenghasilan menengah (MIC) agar dinaikkan. Kebijakan ini diserukan saat pertemuan IMF – WB 2018 berlangsung pada Kamis (11/10) di Hotel Santika, Nusa Dua.
Kebijakan bank dunia terkait klasifikasi negara mengakibatkan masyarakat miskin harus membayar lebih mahal untuk obat – obatan penyelamat dan berkurangnya akses pada dukungan pendanaan global.
Country Program Manager AHF Indonesia Riki Febrian mengatakan, saat ini Bank Dunia menetapkan bahwa negara dimana penduduknya memiliki penghasilan USD 2,73 per hari atau setara dengan harga secangkir kopi di banyak negara, bukan termasuk kelompok miskin. Batas bawah braket penghasilan untuk negara berpenghasilan menengah (MIC) hanya USD 0,83 di atas garis kemiskinan dunia yakni USD 0,9 per hari.
Sementara badan – badan pembangunan dunia seperti Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis dan Malaria menggunakan skala penghasilan Bank Dunia untuk menentukan negara mana yang bias mendapat dukungan vital dan tidak. “Ini merupakan tindakan sewenang -wenang, yang berdampak negatif pada banyak penduduk miskin di dunia yaitu 73 persen atau 5 miliar jiwa, yang kini tinggal di negara – negara MIC,” ujarnya.
Padahal negara MIC memiliki beban AIDS tertinggi dan sangagt bergantung pada Global Fund untuk pengobatan dan penanganan HIV/AIDS. “Sangat tidak bisa diterima bahwa Bank Dunia secara sewenang – wenang menetapkan suatu negara sebagai negara miskin atau menengah,” ujarnya.
Akibat klasifikasi MIC tersebut, banyak negara yang penduduknya hidup dengan HIV/AIDS harus membayar harga yang terlalu mahal untuk obat – obatan dan produk medis, dibandingkan mereka yang tinggal di negara – negara berpenghasilan rendah. “Ini harus dihentikan. Kami mendesak bank dunia untuk Raise the MIC (menaikkan skala MIC) dan mengubah metodenya dalam mengklasifikasikan negara,” tegasnya.
Selain itu, akibat sistem klasifikasi yang dibuat Bank Dunia, Global Fund mengalokasikan dana bantuan dengan jumlah yang lebih kecil untuk negara – negara MIC. Meski negara – negara itu memiliki beban yang lebih tinggi untuk penanganan HIV/AIDS, TB dan Malaria. Sebagai contoh, di Kamboja, Global Fund akan menghentikan pendanaannya dalam waktu beberapa tahun ke depan karena Kamboja sekarang masuk kelompok MIC, sehingga tidak lagi berhak mendapatkan dukungan dalam skala yang sama.
AHF Asian Bureau Chief Dr. Chhim Sarath mengatakan, sistem Bank Dunia menyebabkan negara seperti Kamboja masuk ke dalam kelompok MIC dan kehilangan bantuan pendanaan HIV/AIDS, yang selama ini mereka andalkan untuk penanganan epidemic HIV. “Yang lebih buruk, pendanaan untuk memerangi HIV/AIDS turun secara global, yang merupakan pendanaan vital dari masyarakat di MIC,” ujarnya.
Di banyak negara, Global Fund adalah satu -satunya sumber dukungan dari organisasi pengembangan masyarakat berbasis komunitas yang bekerjasama dengan penduduknya. Dengan semakin banyaknya negara yang memiliki status MIC dan dianggap tidak berhak mendapatkan dukungan tersebut, artinya organisasi masyarakat sipil dipaksa bubar.
AHF Chief of Global Policy and Advocacy Terri Ford mengatakan, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memerangi HIV/AIDS secara global. Yaitu 940.000 orang meninggal dunia akibat hal – hal terkait AIDS setiap tahun. “Sangat tidak bisa diterima bahwa orang yang memiliki penghasilan hanya 83 sen per hari di atas garis kemiskinan internasional dapat dianggap berpenghasilan menengah,” imbuh. Jika bank dunia benar – benar ingin mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam satu generasi, bank dunia harus mengubah caranya dalam mengelompokkan negara. “Kami menyerukan Dr. Jim Kim, Presiden Bank Dunia untuk melakukan hal yang benar dan Raise the MIC!” tegasnya.(citta maya/balipost)
