DENPASAR, BALIPOST.com – Bali akhirnya berani terlibat dalam penggarapan proyek infrastruktur dengan anggaran besar. Dalam hal ini, tidak hanya sebatas melakukan kegiatan rutin pemeliharaan dan peningkatan jalan.
Ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran Rp 200 miliar dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2019 untuk pembebasan lahan shortcut titik 1-10 di ruas jalan Mengwitani-Singaraja. “Infrastruktur mendapatkan penekanan atau porsi yang khusus dalam APBD 2019. Kalau sebelumnya memang membangun infrastruktur, cuma sekupnya umum. Kebanyakan pemeliharaan jalan rutin,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Bali, I Kadek Diana dikonfirmasi, Senin (17/12).
Diana menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari visi misi gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih yang diakomodir dalam APBD 2019. Hal ini pula yang membedakan dengan APBD sebelumnya.
Proses pembahasan pun memakan waktu yang lebih lama lantaran ada masa transisi. Anggaran yang dialokasikan untuk shortcut bahkan didapat dari hasil pemotongan hibah dewan. “Ini maksudnya supaya nyambung langsung dari tahun ke tahun. Kalau nunggu dana pusat, tahun 2019 titik 3-4 tidak bisa dikerjakan. Sedangkan gubernur punya target 2021 semua titik selesai, sehingga berikutnya bisa menggarap shortcut ke Jembrana. Sementara ini shortcut kan baru sampai ke Tabanan,” jelas Politisi PDIP asal Gianyar ini.
Menurut Diana, langkah gubernur untuk fokus pada infrastruktur sama dengan apa yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo. Kendati, pembangunan infrastruktur tidak langsung bisa dilihat hasilnya.
Infrastruktur sama halnya dengan investasi, yang nanti hasilnya secara kongkrit akan dapat dilihat setelah seluruh pembangunan infrastruktur itu terkoneksi. Begitu juga untuk pembangunan shortcut Mengwitani-Singaraja, yang baru akan terasa hasilnya setelah 10 titik terbangun. “Kalau seluruh titik selesai, jarak tempuh Denpasar-Singaraja cuma 1,5 jam. Dampaknya sudah jelas, mengurangi kepadatan penduduk di Denpasar. Itu kan masalah Bali, bukan masalah di Denpasar saja,” imbuhnya.
Jarak tempuh yang dipersingkat, lanjut Diana, tentu akan membuat masyarakat Singaraja yang bekerja di Denpasar atau Bali Selatan tidak perlu lagi indekos di Denpasar. Mereka tetap bisa tinggal di Singaraja, sehingga dampak berikutnya, mereka dapat melakukan kewajiban sebagai warga Bali dengan seutuhnya.
Selama ini, urusan desa pakraman, mebanjar, medadia dan kegiatan sosial lainnya di masyarakat tentu sangat kurang dapat mereka lakoni lantaran lebih banyak berada di Denpasar. “Dampak ekonominya juga ada, jauh lebih kecil biaya bensin untuk bolak-balik Denpasar-Singaraja setiap bulannya. Kemudian yang lebih besar, arus mobilisasi barang menjadi lebih lancar, cepat dan efisien dari sisi biaya. Kalau biaya angkut barang bisa ditekan, harga juga bisa ditekan,” jelasnya.
Diana melihat, pembangunan infrastruktur di Bali selama ini memang masih sangat kurang. Itu sebabnya, dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah dari pemerintah pusat masih nol untuk Bali sampai sekarang.
Kalaupun mendapat bantuan infrastruktur, seringkali dikaitkan dengan kepentingan pusat untuk menyambut event-event berskala internasional. Sebut aja, proyek perluasan apron bandara Ngurah Rai, underpass Tugu Ngurah Rai, dan penanganan sampah di TPA Suwung yang digelontorkan untuk mempersiapkan IMF-World Bank Annual Meetings.
Hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak, baik pejabat di daerah maupun para wakil Bali yang duduk di pusat. Sebab, Bali dikatakan masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur. “Aa beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya Bali dianggap kaya karena pertumbuhan ekonomi Bali selalu diatas rata-rata nasional. Tapi kalau dipakai untuk membangun infrastruktur yang dananya sangat besar, ratusan miliar, PAD yang hanya Rp 3,5 triliun itu kecil,” katanya.
Diana pun menginginkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali agar seperti tapak dara yang menghubungkan Bali selatan dengan Bali utara, barat dan timur. Ketika semua sudah terkoneksi, tentu arus mobilisasi barang dan manusia akan menjadi lebih cepat.
Selanjutnya akan merembet pula ke aspek-aspek yang lain. Terkait APBD 2019, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Bali yang telah mengakomodir visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam APBD 2019. Salah satunya, alokasi anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan shortcut titik 1-10 di ruas jalan Mengwitani-Singaraja.
Anggaran itu sudah termasuk untuk feasibility study dan DED. Shortcut 5-6 sudah dilakukan peletakan batu pertama beberapa waktu lalu. “Kemudian titik 3-4 tahun 2019, lantas titik 7-8 tahun 2020, titik 9-10 dan 1-2 itu di 2021. Semuanya dari APBN (anggaran pembangunan, red). Kalau tidak selesai dari APBN, kita akan sharing dari provinsi sehingga 2021 semuanya sudah selesai,” ujarnya.
Menurut Koster, pembangunan 10 titik shortcut membutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun. Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahannya mencapai sekitar Rp 230 miliar.
Shortcut titik 5-6 sekarang sudah dianggarkan pusat Rp 165 miliar. Titik 3-4 juga diharapkan bisa didanai dari APBN sebesar Rp 230 miliar.
Dikatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah meninjau titik 1 hingga 6 dan menyatakan siap membangun titik 3-4 di tahun 2019. Pihaknya akan meminta lagi untuk pembangunan shortcut di titik 7-8 di tahun 2020 dan titik 9-10 di tahun 2021.
Sementara itu, APBD 2019 yang beberapa waktu lalu sudah diketok palu terdiri dari pendapatan daerah yang dirancang Rp 6.323 triliun, dengan PAD sebesar Rp 3.587 triliun, dana perimbangan sebsar Rp 2.662 triliun serta pendapatan lain-lain itu Rp 73.772 miliar. Sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 6.834 triliun, terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp 4.703 triliun dan belanja langsung Rp 2.130 triliun. (Rindra Devita/balipost)
