Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ternyata diatensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini tentu hal menarik yang patut disikapi. Selama ini, PHR menjadi pelumas pengelolaan pemerintahan di Bali.
Makanya ada daerah yang kaya dan miskin di Bali. Padahal jika dilihat dari kontribusinya terhadap sektor pariwisata, nyaris semua kabupaten/kota di Bali memiliki objek wisata yang memiliki daya jual. Menjadi menarik saya baca di harian Bali Post, Rabu (13/2), ketika KPK meminta Provinsi Bali mengintegrasikan PHR.
Apakah hal ini akan dilakukan secara mudah atau akan mendapat hambatan dari para bupati/wali kota yang selama ini telah mengelola secara otonomi PHR ini. Yang jelas, saya sebagai rakyat Bali dengan melihat beban krama Bali dalam menjaga budayanya, ada baiknya pengelolaan PHR memang diintegrasikan. Saya menunggu komitmen pejabat di Bali dalam hal ini.
Kita tentu harus berpikir holistik terhadap pengelolaan Bali. Terlebih kini muncul wacana pemerintahan one island one management. Ini adalah mementum bagus untuk membuktikan bahwa pemimpin kita di Bali tak terjebak kepentingan personal dan parsial dalam mengelola pemerintahan.
Saya berharap langkah mengintegrasikan pengelolaan PHR ini segera dikomunikasikan dan dilakukan secara terbuka. Komunikasi dengan semua pihak hendaknya dilakukan dengan rasa ngayah untuk Bali.
Tentu akan menjadi ironis jika nanti jika saran KPK ini gagal dijabarkan di Bali. Maka saran saya, KPK tentu bisa melakukan pengecekan dan penindakan jika ada kesalahan pengelolaan PHR.
Ini perlu diaudit mengingat sering juga saya baca di koran Bali Post ada banyak wajib pajak yang tak menyetorkan PHR ke kas daerah. Ini juga patut dijerat pidana tindak korupsi. Mudah-mudahan di era baru Bali ini ada terobosan yang benar-benar bisa dirasakan krama Bali secara adil.
I Wayan Arsana
Gianyar, Bali
