BANGLI, BALIPOST,com- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kembali menemui warga yang menjadi korban bencana alam tanah longsor di Kintamani, Jumat (28/4). Dalam kunjungan kerjanya untuk yang keduakali pasca bencana ini, Khofifah menyerahkan bantuan jaminan hidup bagi puluhan warga korban bencana alam. Selain itu dalam kesempatan kemarin, Khofifah juga menyalurkan bantuan social non tunai untuk ratusan kepala keluarga penerima program keluarga harapan (PKH).
Kedatangan Mensos Khofifah bersama rombongan ke Kintamani disambut langsung Bupati Bangli I Made Gianyar, Sekda Ida Bagus Giri Putra dan sejumlah pimpinan OPD serta perwakilan muspida. Acara penyerahan bantuan jaminan hidup dan penyaluran bantuan social non tunai program PKH dilangsungkan di Museum Gunung Api Batur.
Mensos Khofifah dalam acara yang dihadiri menyerahkan secara langsung bantuan jaminan hidup kepada perwakilan dari 83 kepala (303 jiwa) yang menjadi korban bencana alam dari beberapa desa yakni Desa Songan, Batur, Sukawana dan Awan.
Para korban yang sampai saat masih berada dalam pengungsian baik di rumah sanak saudara maupun di tenda pengungsi diberikan bantuan jaminan hidup Rp 10 ribu per jiwa selama 90 hari. Jika ditotal nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp 272.700.000. Selain diberikan bantuan jaminan hidup, 83 KK ini juga kembali diberikan bantuan paket sembako untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp 15.800.000.
Sementara itu bantuan social non tunai PKH disalurkan Mensos Khofifah kepada kepala keluarga penerima PKH. Sebagaimana data rekapitulasi bantuan sosial Kabupaten Bangli tahun 2017, kepala keluarga yang menjadi penerima program PKH totalnya sebanyak 2.266 keluarga dengan total nilai bantuan mencapai Rp 4,2 miliar lebih. Mensos yang didampingi Bupati Made Gianyar juga menyerahkan bantuan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah untuk sejumlah anak dari keluarga penerima PKH yang berprestasi.
Ditemui usai acara Mensos Khofifah menjelaskan, sebagaimana yang disampaikannya selama ini bahwa pada November 2016 lalu, pihaknya sudah menyiapkan format PKH lansia dan PKH disabilitas berat. Adapun mereka yang masuk dalam PKH lansia adalah warga lanjut usia berusia di atas 70 tahun dan kurang mampu. “Nah, hasil penyisiran pendamping PKH di Kabupaten Bangli kita sudah bisa saksikan beberapa lansia bisa mengakses PKH lansia,” ujarnya.
Mengenai besaran bantuan yang diterima para lansia penerima PKH lansia, sebut Khofifah yakni Rp 2 juta per tahun. Penyaluran bantuan akan dilakukan selama 4 kali, yang sekali penyaluran Rp 500 ribu. Sementara untuk warga penerima PKH non lansia nilai bantuan yang diberikan Rp 1.890.000.
“Tentu harapan kami adalah lansia kurang mampu umur 70 tahun ke atas, mereka akan bisa menikmati hari tuanya dengan kesejahtera dan kebahagiaan yang relative terjaga. Kita menghindari jangan ada lansia terlatar,” terangnya.
Untuk itulah Khofifah menambahkan hasil penyisiran pendamping PKH menjadi sangat penting, untuk terus menerus dikordinasikan dengan kepala dinas social di Kabupaten terkait. Seandainya ada lansia diatas 70 tahun namun kuota yang diberikan kementerian social masih kurang dan belum bisa mengcovernya, Mensos Khofifa mengharapkan adanya sharing budgeting dari APBD tingkat II ataupun APBD provinsi terkait.
Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar dalam kesempatan kemarin menyampaikan mengenai perkembangan terkait rencana relokasi puluhan warga korban bencana. Dimana sesuai rencana terakhir warga korban bencana tanah longsor di Banjar Bantas Desa Songan akan direlokasi ke lahan hutan sementara korban bencana di Banjar Yeh Mampeh akan direlokasi ke lahan milik desa Batur.
Bupati juga menyampaikan bahwa terkait dana relokasi sejauh ini tidak ada masalah. Kepada Mensos, Gianyar menyampaikan terimakasih atas bantuan social yang telah diberikan selama ini untuk warganya.
Sementara disinggung terkait harapan Kemensos soal adanya sharing budgeting dari APBD tingkat II ataupun APBD provinsi untuk lansia, Gianyar yang ditemui usai acara kemarin menyatakan siap dengan hal tersebut. “Sama seperti waktu ini ada desa pekraman di balik bukit belum bisa dapat dari provinsi ya kita bantu dari kabupaten,” tandasnya. (dayu rina/balipost)
