DENPASAR, BALIPOST.com – Bali memasuki era baru. Dengan program “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di bawah Gubernur Wayan Koster, Bali bergerak menuju penyelamatan budaya, alam, manusia Bali serta penguatan ekonomi Bali. Penjabaran program ini dilakukan secara terencana, terukur dengan memperhatikan daya dukung Bali secara utuh.
Penguatan desa adat dan pengawalannya ke depan pun dirancang dengan regulasi yang berpihak pada Bali sebagai barometer peradaban dan keharmonisan di Indonesia. ‘’Mencermati hal ini maka sangatlah wajar Bali berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bali nyata-nyata telah berkontribusi dan sebagai pilar penyangga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan toleransi dan kesetiaannya terhadap Pancasila,’’ ujar Gubenur Bali Wayan Koster dalam perbincangannya dengan Bali Post.
Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meyakini pemerintah pusat sudah paham betul dengan posisi Bali sebagai salah satu provinsi di negeri ini. “Bali tak menuntut banyak. Bali berharap perhatian khusus,” jelasnya.
Untuk itulah ke depan, dalam hal pengawalan dan pewarisan budaya dan tradisi, pusat juga harus berpihak pada desa adat. Sebagai pengawal nilai-nilai tradisi, desa adat di Bali secara tulus dan ikhlas menjaga keharmonisan alam Bali, sekala dan niskala. Ini juga yang membuat Bali tetap menjadi kekuatan pariwisata yang menjadikan budaya sebagai ikonnya. “Kepedulian terhadap Bali mestinya juga tumbuh dari pelaku ekonomi yang menikmati keuntungan di Bali. Tanggung jawab menjaga Bali jangan hanya dibebankan kepada krama Bali. Semua elemen harus bersinergi,” tegasnya.
Gubernur Koster yang juga tiga periode duduk di DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku telah mendesain berbagai program untuk mendukung penguatan daya tawar Bali ke depan. Setidaknya, dalam enam bulan pertama kepemimpinannya didampingi Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, sudah ada enam pergub yang diluncurkan. Pergub ini berpihak pada budaya, alam dan penguatan ekonomi termasuk pemberdayaan UMK dan pemasaran produk lokal.
Gubernur Koster juga telah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Apresiasi terhadap gebrakan Gubernur Koster ini sangatlah positif. Dukungan masyarakat di era baru Bali ini diharapkan benar-benar menjadi fondasi dan regulasi pengawalan peradaban Bali ke depan.
Dalam pengawalan dan penguatan desa adat, langkah nyata yang dilakukan Gubernur Koster juga telah menghadirkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini diapresiasi seluruh bendesa adat di Bali. “Berjuang dan bekerja menjaga Bali akan kami jabarkan terus dengan gerakan satu jalur. One Island Bali diharapkan menjadikan Bali tetap menjadi identitas peradaban tradisi dan toleransi di tengah menguatnya isu-isu radikalisme,” tegasnya.
Berdasarkan catatan Bali Post, mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI ini telah melakukan gerak cepat untuk merealisasikan janji politik yang secara garis besar tertuang dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali.” Koordinasi dengan birokrasi juga dilakukan secara intensif.
Dalam mengawal Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” Wayan Koster berharap pimpinan OPD bekerja lebih cepat, cerdas dan cermat. Koster mengingatkan pimpinan OPD tak terjebak dalam rutinitas.
Gubernur Koster juga memberi penekanan terhadap program yang menjadi fokus perhatiannya seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan recovery lingkungan. Dalam bidang pendidikan, ia minta Dinas Pendidikan segera melakukan pemetaan untuk menyukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun.
Di bidang kesehatan, Koster menargetkan keseragaman sistem layanan kesehatan, sehingga tak ada perbedaan antara RS swasta dan negeri. Masih di bidang kesehatan, ia menargetkan penguatan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Selanjutnya di bidang infrastruktur jalan, Koster ingin mewujudkan standardisasi yang jelas tentang jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Sementara dalam bidang pariwisata, ia menargetkan kepastian standar pelayanan pariwisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata.
Hal lain yang menjadi perhatian Koster adalah penguatan budaya dan recovery alam khususnya sumber air yang meliputi sungai, danau hingga laut.
Mengawal Kearifan Lokal
Gubernur Koster menyadari betul bagaimana pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali selama berabad-abad. “Desa adat ini terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat. Jadi bukan dibentuk oleh negara tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas, perak, batu bara, tembaga atau gas, tapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik. Kalau diberdayakan secara ekonomi tidak akan habis-habisnya dan desa adat punya peranan paling penting untuk menjaganya. Jika tidak mempertahankan kearifan lokal saya kira ke depan kita akan rentan mengalami guncangan sosial di tengah kemajuan global,” kata Koster.
Ini adalah faktor lain yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. “Faktor niskala yang membawa aura yang kuat. Itulah yang dijaga oleh para bendesa adat ini,” tegasnya.
Namun dalam perjalanannya para bendesa ini banyak yang tidak mendapatkan apa-apa, murni pengabdian dibandingkan tugasnya yang luar biasa. “Ini yang saya upayakan agar benar-benar berdaya di Bali,” tambahnya.
Saat ini di Bali ada 1.488 desa adat, 585 desa atau desa administratif (dinas), 89 kelurahan, 3.323 banjar/dusun, 500 lingkungan dan 2.729 subak dan subak abian sebagai pendukung sektor pertanian di Bali. (kmb/balipost)
