SEMARAPURA, BALIPOST.com – Intensitas bencana alam di Bali, memperlihatkan tren meningkat. Mengantisipasi dampak bencana, BMKG Stasiun Geofisika Sanglah, Denpasar, berencana memasang dua alat seismograf, antara lain di wilayah Kepulauan Nusa Penida. Sementara satu lagi, alat seismograf akan dipasang di Bangli.
Pemasangan alat seismograf berfungsi sebagai sensor perekam deteksi getaran gempa bumi. Kepala Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar, Ikhsan, Senin (8/4), mengatakan Bali menjadi daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi. Sehingga, pemerintah melakukan penguatan peralatan pencatatan gempa bumi di seluruh Indonesia. “Tahun ini rencananya akan dipasang 100 sensor (seismograf) tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” katanya.
Ikhsan menjelaskan pemasangan seismograf di Nusa Penida dipasang di dekat Kantor Perbekel Batukandik dan Kantor Perbekel Klumpu. Pihaknya berharap, titik lokasi sudah ditentukan yakni di lahan atau tanah milik pemerintah. Karena terkait keamanan alat tersebut.
Selain seismograf, BMKG juga menambahkan sembilan alat sseismometer, tersebar di seluruh Klungkung. Lima lokasi di Kepulauan Nusa Penida dan empat di Klungkung Daratan.
Pemasangan alat seismograf akan mampu mengetahui kedangkalan sedimen getaran yang dihasilkan akibat pergeseran kerak bumi, setelah mendapatkan tambahan sensor seismograf dalam jaringan Ina-Tews di wilayah Bali. Getaran besar maupun kecil tergantung kerusakan di muka bumi disebabkan oleh besar kecilnya gempa tersebut. Tambahan sensor dengan jarak sudut yang mengecil, maka analisa dan penyebaran informasi gempa bumi di wilayah Klungkung dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mendukung penuh pemasangan alat tersebut. Dia menegaskan siap membantu memfasilitasi ketersediaan lahan yang dibutuhkan BMKG. Pemkab akan langsung mensurvei tanah milik pemerintah yang berdekatan dengan titik lokasi yang diinginkan BMKG.
Sehingga, proses pemasangan alat tersebut cepat terealisasi. “Kami akan berusaha mencarikan tanahnya. Ukuran tanahnya sekitar 10×10 meter dengan bangunan dan pagar. Kalau itu tanah milik desa, kami akan berkoordinasi dengan desa setempat,” ujar Bupati Suwirta, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, Putu Widiada. (Bagiarta/balipost)
