DENPASAR, BALIPOST.com – Ombudsman Perwakilan Bali menyoroti sejumlah kekurangan fasilitas UNBK SMA/SMK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya kekurangan fasilitas komputer yang menjadi sarana utama dalam kegiatan ujian nasional berbasis komputer.
Selain itu, temuan Ombudsman di lapangan saat penyelengggaran UNBK SMK, 25 sampai 28 Maret 2019, dan UNBK SMA dari tanggal 1,2,4,8 April 2019, ada pengawas di kelas yang masih membawa handphone, kekurangan ganzet, dan keluhan atas tidak ada kunjungan Pengawas dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali ke sekolah saat berlangsungnya UNBK.
“Secara umum, pelaksanaan UN di Bali berjalan lancar. Hanya ada beberapa temuan pengawasan Ombudsman yang kedepan harus diperbaiki,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, S.Sos., M.Si, dihadapan media, Kamis (11/5).
Adanya kekurangan ini, kedepan agar menjadi perhatian Perprop Bali dalam memberikan bantuan fasilitas serta sarana dan prasarana kepada sekolah. Tidak saja di negeri, pemerataan bantuan juga agar dilakukan kepada sekolah suwasta.
‘Kita jumpai ada sekolah sampai melaksanakan UNBK dengan tiga shift, bahkan ada yang sampai menitipkan siswa ke sekolah lain, sehingga menandakan sekolah tersebut kekurangan fasilitas,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Propinsi Bali tidak menampik akan kekurangan fasilitas komputer dibeberapa sekolah di Bali. Sebanyak 18 persen dari jumlah sekolah SMA/SMK di Bali masih kekurangan komputer untuk penyelenggaraan UNBK tahun 2019.
Selain komputer, fasilitas genset juga dialami serupa. Namun atas kekurangan itu telah dilakukan upaya penanganan sesuai juknis yang diberikan oleh pusat, kata Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.
Untuk kekurangan komputer, menurutnya adalah sangat memungkinkan dilakukan tiga sesi (shift) sesuai juknis. “Hal ini akan terus berlanjut karena cara tiga sesi ini lebih efektif dan efesien,”katanya.
Lantas apakah akan dibiarkan kekurangan fasilitas teesebut? Ketut Boy dalam hal ini akan berupaya menambah fasilitas tersebut setiap tahun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, kilahnya.
Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap keberadaan genset. Hanya saja dilema disini genset tersebut hanya diperlukan sekali dalam setahun. “Solusi yang dilakukan selama ini adalah dengan cara menyewa,” katanya.
Sementara dalam hal kunjungan pengawas dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali tidak bisa semua dikunjungi. Pengawasan dilakukan terhadap 65 persen sekolah. “Kami pilah – pilah sekolah yang akan dikunjungi,” katanya. (Agung Dharmada/balipost)
