DENPASAR, BALIPOST.com – Melihat hasil pemilu 2019, kursi parlemen tingkat propinsi Bali, mayoritas akan dikuasai oleh PDIP. Dari 55 kursi DPRD Bali sebanyak 33 kursi akan duduk kader PDIP lima tahun ke depan.
Sisanya, parlemen Bali akan diduduki anggota partai lainnya, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan PSI. Partai-partai ini juga akan memberikan warna demokrasi di DPRD Bali termasuk dalam roda pemerintahan di Bali.
Pengamat politik dari Cirus Surveyors Group, Kadek Dwita Apriani, SSos, MIP, menilai, jika melihat dari sisi kesamaan partai pengusung eksekutif dan penguasaan mayoritas kursi di parlemen daerah Bali, ke depannya proses pengambilan keputusan seharusnya lebih mudah dan lebih cepat. Namun, ia mengatakan mayoritas di dalam parlemen, tidak lantas mejadikan pemerintahan Bali ke depan sebagai pemerintahan yang menghasilkan kebijakan yang tidak populer. “Fungsi kontrol yang dimiliki oleh Dewan harus tetap dilakukan secara optimal terhadap kebjikan-kebijakan pemerintah,” katanya, Kamis (16/5).
Ia mengutarakan agak prematur jika menduga mayoritas anggota parlemen dipegang satu partai, maka DPRD hanya akan menjadi stempel kebijakan eksekutif. “Mayoritas bukan berarti satu partai saja. Karena masih ada fraksi yang lain juga yang mesti mengambil peran sebagai kontrol dalam kebijakan eksekutif,” ujarnya.
Terlebih lagi dalam sistem politik saat ini, agak sulit menjadi rubber stamp sebagaimana masa orda baru. Karena selain memiliki partai, anggota dewan juga memiliki konstituen yang aspirasinya harus diserap.
Apabila tidak diserap dan anggota dewan tidak menunjukan performanya maka risiko electroral pada pemilu berikutnya cukup besar. “Karena konstituen caleg saat ini di Bali mulai cerdas menilai wakilnya,” sebutnya.
Di luar itu, kinerja dari anggota dewan yang saat ini juga berada di bawah pengawasan media yang kritis dan menjadi kontrol dalam melihat kerjanya ke depan. (Agung Dharmada/balipost)
