BANGLI, BALIPOST.com – Fenomena tingginya angka golput dalam Pilkada makin mengkhawatirkan. Angkanya bahkan bisa mencapai di atas 40 persen dari jumlah warga yang memiliki hak pilih.
Tingginya angka golput ini disinyalir karena janji-janji kampanye yang jarang ditepati oleh pemimpin daerah. Setidaknya itu hasil survey yang dilakukan KPU Bangli bersama Unud, seperti diungkap Ketua KPU Bangli, Dewa Agung Lidartawan.
Menurutnya janji yang tidak ditepati menjadi salah satu pemicu tingginya angka golput dalam Pilkada Bangli 2015. “Hasil survey yang kami lakukan bekerjasama Universitas Udayana menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang ngekoh datang ke TPS karena alasan pemimpinya tidak pernah mewujudkan apa yang dijanjikan saat kampanye,” katanya.
Selain itu Lidartawan juga mengatakan bahwa menurunnya angka partisipasi pemilih saat Pilkada dua tahun lalu dipengaruhi karena faktor lain, yakni kurang dikenalnya figur-figur yang maju oleh masyarakat. Visi dan misi yang dibuat oleh masing-masing calon selama ini juga kurang tersosialisasikan dengan baik sehingga menyebabkan banyak masyarakat tidak tahu dan berujung pada rasa malas masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya. “Dari survey yang kami lakukan, mereka yang golput ini sebenarnya sudah tahu ada Pilkada. Tapi mereka ngekoh datang ke TPS karena alasan-alasan tersebut. Jadi bukan karena KPU tidak bisa mensosialisasikan,” jelasnya.
Untuk itulah ke depan hasil survey tersebut perlu menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang akan maju dalam Pilgub 2018 mendatang. Lidartawan menargetkan dalam perhelatan Pilgub 2018 nanti, Bangli dapat kembali meraih posisi pertama sebagai kabupaten dengan angka partisipasi pemilih paling tinggi.
Guna meningkatkan partisipasi pemilih ke depan, ia mengaku saat ini sudah merancang beberapa terobosan. Salah satunya mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat banjar.
Sebelumnya sosialisasi diakuinya hanya dilakukan KPU di tingkat desa. “Ke depan kita akan sosialisasi ke banjar-banjar. Dalam sosialisasi itu kita akan menghadirkan tim kampanye masing-masing calon. Sehingga visi-misi calon bisa sampai ke masyarakat dan tidak ada lagi makelar politik,” ungkapnya.
Lidartawan menyampaikan terkait pelaksanaan Pilgub Bali, rencananya akan digelar bersamaan dengan Pilkada Klungkung dan Gianyar pada 27 Juni 2018. Meski dilaksanakan tahun depan, namun tahapannya sudah akan dimulai pada bulan Juni tahun ini.
Lidartawan juga mengharapkan agar semua masyarakat di Bangli yang sudah wajib KTP bisa memiliki e-KTP sebelum Pilgub berlangsung. Sebab sesuai ketentuan yang terbaru, pemilih boleh menggunakan hak pilihnya jika memiliki E-KTP.
Sementara kenyataan di lapangan sampai saat ini masih ada belasan ribu warga Bangli yang belum memiliki E-KTP .”Ini harus segera diurus sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. (Dayu Swasrina/balipost)
