MANGUPURA, BALIPOST.com – Wakil rakyat di DPRD Badung khawatir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tak berjalan mulus. Pasalnya, sebaran sekolah yang tidak merata akan menimbulkan masalah di masyarakat. Legislator Badung pun mengingatkan panitia penyelenggara PPDB untuk bekerja dengan jujur dan sesuai aturan.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Abiansemal, sejumlah siswa tidak tertampung sekolah negeri. “Kami harapkan sistem zonasi bernar-benar diberlakukan dan kami harapkan anak-anak kami di Abiansemal diprioritaskan mendapat di SMAN 1 Abiansemal dan SMAN 2 Abiansemal,” ujar anggota DPRD Badung Putu Alit Yandinata, Selasa (9/7).
Politisi Dapil Abiansemal ini tidak ingin ada permainan dalam PPDB jalur zonasi. “Kami sudah perjuangkan untuk penambahan sekolah SMA, jadi tidak ada alasan siswa yang lulus SMP dari Abiansemal tidak tertampung sekolah di SMA Abiansemal,” terangnya.
Menurutnya, untuk apa pihaknya memperjuangkan pembangunan sekolah tambahan tapi siswa di Abiansemal lebih banyak terdegradasi dan tidak mendapat sekolah di sana. Hal ini juga perlu dipikirkan oleh pihak Provinsi Bali. Oleh karena itu, ia berharap pemberlakuan zonasi dulu untuk masyarakat di Kecamatan Abiansemal, setelah itu jalur prestasi dan nilai. “Saya geram melihat situasi dunia pendidikan yang saat PPDB selalu berubah-ubah,” katanya.
Pada PPDB SMA tahun 2018, di Kecamatan Abiansemal sempat terjadi kekisruhan akibat kekurangan sekolah negeri. Kecamatan Abiansemal saat ini hanya memiliki satu sekolah negeri dan tidak mampu menampung seluruh tamatan SMP di sekolah yang ada di Abiansemal. Akhirnya pihak provinsi dan Pemkab Badung duduk bersama untuk mencarikan solusi masalah tersebut. Pemerintah kemudian membangun satu lagi sekolah negeri yakni SMAN 2 Abiansemal yang saat ini masih proses pengerjaan. Namun, muncul kekhawatiran baru di masyarakat Abiansemal terkait penggunaan sistem nilai karena cukup banyak anaknya tak tertampung di sekolah negeri. (Parwata/balipost)
