SINGARAJA, BALIPOST.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 telah berakhir. Sebagian besar lulusan SD di Buleleng sudah mendapatkan bangku di SMP negeri dan SMP swasta. Namun demikian, masih ada 107 lulusan SD di Den Bukit belum terpantau apakah sudah diterima di SMP negeri dan swasta atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi alias drop out (DO).
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng Made Astika, Jumat (2/8), membenarkan ada 107 lulusan SD di Bali Utara yang belum terpantau. Sampai akhir PPDB dan memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran ini hampir seluruh lulusan SD telah mendapatkan bangku di SMP baik negeri dan swasta. Ini tidak lepas dari penerapan sistem zonasi yang menyebarkan lulusan SD diterima di sekolah yang ada.
Meski demikian, Astika tidak menampik ada 107 lulusan SD di daerahnya belum dapat dideteksi. Disdikpora sekarang terus menelusuri keberadaan anak tersebut melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di masing-masing kecamatan. Dari penyisiran awal, ratusan lulusan SD tersebut tidak terpantau bisa saja karena telah melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah swasta atau madrasah, negeri dan swasta yang tersebar di Bali Utara. “Ke-107 anak itu bisa saja sudah diterima, namun belum dilaporkan. Ini masih kami telusuri lebih lanjut setelah libur hari Kuningan ini,” katanya.
Di sisi lain, Astika mengatakan, selama melakukan penyisiran melalui posko DO yang sudah dibentuk, Disdikpora menemukan satu lulusan SD yang dinyatakan DO. Anak ini diketahui bernama Ni Ketut Darsini yang lulus di SDN 3 Pemuteran. Darsini tepaksa tidak melanjutkan sekolahnya karena ekonomi orangtuanya tidak mampu menyiapkan biaya untuk sekolah.
Terhadap anak ini, Disdikpora melalui koordinator wilayah masih berusaha melakukan pendekatan kepada pihak orangtua anak bersangkutan. Bila memungkinkan, anak tersebut tetap disarankan melanjutkan pendidikannya. Soal kesulitan biaya untuk perlengkapan sekolah, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk lulusan SD yang miskin, bantuan pakaian sekolah, dan perlengkapannya.
Tidak hanya jenjang SD, namun di jenjang SMP juga dilakukan hal serupa. Disdikora menyiapkan anggaran untuk membantu biaya transportasi untuk siswa yang akses ke sekolahnya terlalu jauh. “Sesuai komitmen dan kebijakan pemerintah untuk anak-anak SD miskin dan SMP akan dibantu untuk perlengkapan sekolah dan transportasi. Ini akan terus disempurnakan hingga mulai pembelajaran di sekolah epektif,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
