SINGARAJA, BALIPOST.com – Tim Pakar DPRD Buleleng mengkritisi penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Masa Jabatan Bupati 2012-2017. Beberapa poin yang disoroti. Salah satunya terkait penyajian data kemiskinan dan investasi yang berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi Buleleng.
Atas temuan itu, tim pakar menyerahkan kepada lembaga dewan agar dijadikan bahan penilaian terhadap “rapor” masa jabatan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) dan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Koordinator Tim Pakar, Nyoman Sukarma, Kamis (11/5), mengatakan dari penyajian data kemiskinan pada LKPJ menunjukkan fluktuasi.
Tahun 2012 lalu angka kemiskinan di daerah ini turun sekitar 0,74 persen. Tahun 2013 hingga 2014 kemiskinan berturut-turut naik sekitar 1,12 persen dan 0,48 persen. Tahun 2015 kemiskinan berhasil ditekan sekitar 0,05 persen. Berdasarkan data perkembangan kemiskinan di Buleleng dalam lima tahun yang sudah berjalan, terjadi kenaikan sekitar 0,20 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Sukarma, Bupati dan Wakil Bupati masih perlu melakukan program penanganan kemiskinan yang lebih maksimal. Untuk mengentaskan kemiskinan tak cukup dari program yang telah dirancang, akan tetapi penerapan Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan mesti dioptimalkan. “Saya kira kemiskinan ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun ke depan. Program berlu ditajamkan lagi dan penerapan perda juga dioptimalkan,” katanya.
Sukarma menambahkan, sorotan lain menyangkut perkembangan dunia investasi di Buleleng. Dari penyajian data pada LKPJ, perkembangan investasi di Bali Utara periode 2015-2017 juga terjadi fluktuasi tinggi. Investasi yang masuk berkisar antara Rp 75,50 miliar hingga sekitar Rp 10,04 triliun. Sementara, laju pertumbuhan ekonomi berfluktuasi antara 6,11 persen hingga 7,15 persen.
Berdasarkan data investasi tersebut, perkembangan investasi tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ini dicontohkan pada 2013 investasi sekitar Rp 75,5 miliar terendah pada kurun waktu 2012-2017 mampu memberikan laju pertumbuhan ekonomi 7,15 persen atau tertinggi pada kurun waktu tersebut. Sebaliknya, di 2015 investasi masuk sekitar Rp 10,04 triliun atau tertinggi pada kurun waktu 2012-2017 yang justru memberikan laju pertumbuhan ekonomi paling rendah 6,11 persen.
“Dalam investasi ini pemerintah ke depan juga perlu mengambil lanakgha jitu seperti memberdayakan investor lokal, mempermudah birokrasi investasi, penyusunan master plan investasi, hingga pencatatan investasi yang lebih lengkap dan akurat,” jelasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Putu Tirta Adnyana juga mengkritisi LKPJ Bupati dan Wakil Bupati 2012-2017. Bukan hanya dalam hal penyajian data yang masih belum akurat, Tirta Adnyana secara lugas menyebut bahwa redaksional LKPJ yang dibahasnya itu masih terkesan “copy paste” dengan LKPJ periode sebelumnya.
Atas kondisi ini, pihaknya menyarankan agar pembantu Bupati dan Wakil Bupati ke depan perlu meningkatkan profesionalisme dalam memberikan laporan atau data yang akan disampaikan dalam forum resmi. Hal ini penting, karena pihaknya tidak menginginkan seorang pimpinan di daerah justru menyampaikan data yang salah. “Saya pelajari buku LKPJ ini dan masih ada kesan “copy paste”. Salah satunya data seni dan budaya yang menyebutkan meningkat 11,47 persen. Padahal tahun 2012 tercatat 2.216 dan tahun 2016 lalu tercatat 1.190 lalu disebutkan ada peningkatan. Saya kira ini redaksional perlu disempurnakan biar Bupati tidak menyampaikan yang salah di tahun-tahun selanjutnya,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
