Kita berbangga, masyarakat Bali kini memiliki pemimpin yang bervisi ke depan dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya, adat, dan peradaban Bali. Ini kata kunci kita ke depan dan seterusnya untuk mempertahankan Bali dengan ciri khasnya dalam agama dan budaya.
Belum genap memimpin Bali dalam waktu setahun, Gubernur Wayan Koster sudah melahirkan enam Peraturan Gubernur (Pergub). Bahkan, Koster gembira semua Pergub direspons positif oleh masyarakatnya. Bahkan kini, alumni ITB ini sedang membentuk tim penyusun Ranperda, Ranpergub, dan Program Tematik 2019.
Enam Pergub yang telah diterbitkan yaitu Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali, Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pergub nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Satu Kali Pakai, Pergub nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, Pergub nomor 104 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) dan yang terbaru Pergub nomor 2 tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali.
Pergub-pergub ini diyakini akan bergerak lebih cepat dibandingkan dituangkan dalam bentuk perda. Lagi pula mudah dilakukan dan diawasi. Buktinya pergub tersebut di tengah masyarakat mendapat respons positif dan dukungan dari masyarakat Bali dan luar Bali.
Sebagai contoh kebijakan penggunaan identitas adat dan budaya Bali yang telah menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan jati diri sebagai krama Bali. Kebijakan penggunaan busana adat Bali telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama perajin busana adat Bali. Coba renungkan kini hampir semua warga Bali tiap Kamis, purnama dan tilem serta hari peringatan tertentu tak canggung berbusana Bali ke mana-mana.
Dikatakan menjaga peradaban Bali karena sejumlah pergub menyentuh langsung warga Bali. Anak sekolah kini giat dan mau menggunakan bahasa Bali saat Kamis, purnama dan tilem. Tak kecuali mereka dari kalangan agama non-Hindu, diajak memahami budaya Bali, bukan mencampuradukkan ajaran agama mereka. Para pejabat pun mau tak mau harus belajar menggunakan bahasa Bali. Jika begini pendukung budaya Bali berbuat, kita yakin Bali tetap ajeg dan werdhi alias berkembang.
Untuk menjadi sebuah tradisi dan budaya memang perlu terobosan dari pemerintah. Pada era Gubernur I.B. Mantra, kita memiliki ajang PKB yang tak berani dihapus oleh para penggantinya. Kini, pada era Koster, kita memiliki pergub yang patut dibanggakan sebagai media menjaga dan melestarikan peradaban Bali. Belum termasuk pergub pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal yang merupakan salah satu upaya membangkitkan sektor pertanian serta mempertemukan pertanian dengan sektor pariwisata.
Tinggal sekarang pergub- pergub yang ada perlu digenjot implementasinya sehingga benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dan budaya Bali. Perlu pos anggaran APBD. Sebab, hasilnya sudah mulai kelihatan seperti ekonomi Bali yang tercatat mengalami pertumbuhan 6,35 persen, sementara pertumbuhan nasional hanya 5,17 persen.
PDRB per kapita penduduk Bali pada tahun 2018 mencapai Rp 54,62 juta per kapita, atau meningkat 9,01 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp 50,29 juta per kapita. Koster juga tak lupa mengisi pembangunan berbasiskan digital seperti memberikan wifi gratis untuk 100 desa adat, digitalisasi pajak, dll.
Catatan kedua, kita perlu memerhatikan Bali mulai dari banjar. Sebab, banjar adalah perpanjangan tangan desa pakraman. Nah, di sinilah ujung tombak dapurnya makrama banjar. Semua masalah sering diselesaikan di tingkat banjar. Bukan rahasia lagi, kunci suksesnya program pemerintah ada di banjar.
