DENPASAR, BALIPOST.com – ejak dikucurkannya dana desa pada 2016, desa di Bali berbondong-bondong membentuk desa wisata (dewi). Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, hingga saat ini telah ada 143 desa wisata yang memiliki SK dari pemerintah.
Menurut Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa didampingi Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bali IB Adi Laksana dari keseluruhan desa itu, baru 10 persen tergolong maju. Ia pun mengatakan ada sejumlah kategori Dewi.
Yaitu baru tumbuh dengan ciri, masih berupa potensi yang dapat dikembangkan, pengembangan fasilitas pariwisata masih terbatas, belum ada atau sedikit wisatawan yang berkunjung, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata belum tumbuh.
Kriteria berkembang, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan, sudah ada pengembangan fasilitas pariwisata, dan sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan. Selain itu, kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh dan memerlukan pendampingan.
Sementara kategori maju, masyarakat yang mengelola sepenuhnya, masyarakat memiliki komitmen mengembangkan Dewi, dan sudah menjadi Dewi yang dikenal dan banyak dikunjungi. Fasilitas pariwisata juga sudah memadai, masyarakat sudah mandiri mengelola, mampu melakukan pemasaran secara swadaya, dan dapat menjadi model percontohan Dewi.
Desa wisata yang sudah maju ini diantaranya, di Kabupaten Buleleng ada Desa Sudaji, Pancasari, Sekumpul, Munduk, dan Pemuteran. Di Kabupaten Tabanan ada Desa Pinge, Nyambu, Jatiluwih, dan Gunung Salak.
Di Kabupaten Badung ada Desa Carangsari, Munggu, Sangeh, dang Pangsan. Sedangkan Kabupaten Gianyar ada Desa Mas, Taro, Singapadu Tengah dan Kemenuh.
Untuk di Kabupaten Klungkung ada Bakas, Paksebali, dan Kelumpu. Kabupaten Bangli ada Panglipuran, Undisan dan Suter.
Sedangkan di Kabupaten Karangasem ada Desa Jasri, Budakeling, Munti Gunung, dan Sibetan. Di Kota Denpasar ada Penatih, Kertalangu, Sanur. Dan, di Kabupaten Jembrana ada Desa Belimbing Sari.
Sebelum adanya dana desa, beberapa desa di Bali telah berkembang seperti Desa Panglipuran. Namun dengan adanya dana desa, para kepala desa berinisiatif mengembangkan ekonomi desanya melalui pemanfaatan dana desa.
Seperti, Desa Kutuh mengembangkan Pantai Pandawa dan beberapa DTW di desa itu.
Menurutnya, dengan membangun desa wisata ini merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi kerakyatan. “Tetapi kita di pemerintah menginginkan jangan membuat desa wisata itu sekedar-sekedar. Harus juga melihat dari segi kualitas,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
