SINGARAJA, BALIPOST.com – Anggaran untuk melunasi rekening listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) belakangan ini terus membengkak. Bukan karena kenaikan tarif listrik, akan tetapi bertambahnya LPJU baru di perkotaan dan desa. Pemkab Buleleng setiap bulan harus membayar rekening listrik LPJU yang belum Rp 1,4 miliar.
Data dikumpulkan di lapangan menyebut, LPJU di Buleleng terpasang pada 12.435 titik mulai di perkotaan hingga di desa. Dari jumlah itu sebanyak 3.658 titik yang sudah dipasang KWH meter. Sedangkan, 8.777 titik LPJU belum dipasang KWH meter. “LPJU ini bisa kita bilang liar karena saat dipasang tanpa usulan ke kita. Bahkan, hanya pasang saja, sehingga membahayakan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya, Kamis (25/5).
Untuk LPJU yang sudah dipasang KWH meter setiap bulan pemkab melunasi rekening listrik sebesar Rp 200 juta. Sementara, untuk LPJU yang belum dipasang KWH meter nilai tagihan rekening listriknya mencapai Rp 1,2 miliar.
Ia mengatakan, bertambahnya LPJU yang belum dipasang KWH meter karena warga atau kelompok masyarakat di daerah tertentu memasang titik LPJU tanpa melalui pengusulan ke Dinas PU-PR. Jika pemasangan LPJU atas usulan, maka akan melalui kajian teknis dan instalasinya sesuai standar PLN dan dipasang KWH meter.
LPJU tanpa KWH meter tagihan rekening listriknya dihitung untuk pemakaian selama 24 jam penuh, sehingga tagihannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan LPJU yang sudah dipasang KWH meter.
Menurut Suparta, menyusul beban tanggungan rekening listrik LPJU semakin membengkak, Dinas PU-PR belakangan melakukan pemasangan KWH meter pada titik LPJU liar baik di kota dan di desa. Selain itu, pemakaian bola lampu yang boros energi secara bertahap diganti dengan bola lampu hemat energi. “Meterisasi kita lakukan secara bertahap dan menyesuaikan anggaran. Sambil jalan lampu boros listrik secara bertahap kita ganti dengan lampu LID yang lebih hemat listrik,” katanya. (Mudiarta/balipost)
