DENPASAR, BALIPOST.com – Pengelolaan politik 2020 diyakini tetap konvensional dan berorientasi pada kekuasaan dengan cara–cara pragmatis. Pembajakan kader juga menguat akibat gagalnya kaderisasi di tingkat partai. Pilihan politik publik pada Pilkada 2020 juga diyakini menjauh dari nurani dan logika.
Yang dominan justru transaksional dukungan. Bansos juga akan menjadi amunisi politik yang dikelola politisi secara pragmatis. Bansos sudah bertahun-tahun menjadi alat melenggangkan kekuasaan, sehingga perlu dievaluasi. Bansos cenderung tidak berorientasi kesejateraan publik.
Pandangan ini dirangkum dari pendapat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Udayana Suka Arjawa, pengamat politik dari Cyrus Surveyors Group Kadek Dwita Apriani dan mantan Ketua KPU Kota Denpasar yang juga akademisi Stispol Wirabhakti Ray Misno saat berbincang dengan Bali Post, Kamis (26/12).
Para akademisi ilmu politik sangat meyakini politik 2020 tak akan bergeser jauh dari pola-pola tradisional yang selama ini dikembangkan para elite partai. Merangkul kader dan konstituen dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menjadi model pembiayaan politik. ‘’Patut diyakini bahwa keberpihakan eksekutif dan legislator pada kelompok masyarakat atau komunitas akan didasari pada dukungannya pada pesta politik sebelumnya. Kelompok yang menjauh dan menjadi rival dari pemegang mandat akan krisis kucuran dana bansos,’’ ujar pengamat politik Ray Misno yang juga mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini.
Kepada Bali Post, dosen Ilmu Politik Stispol Wirabakti ini menyarankan pengelolaan dana politik mendompleng pada APBD patut dievaluasi. Jika memungkinkan bansos harus berbasis program pemerintah, bukan selera elite partai di birokrasi dan legislatif. ‘’Publik berhak menggugat ketika tak ada keadilan dalam pengelolaan bansos. APBD milik publik bukan politisi,’’ jelasnya.
Propaganda Material
Ia pun fesimistis politik 2020 akan melahirkan kejutan baru bagi krama Bali. “Politik telah bergeser menjadi dinasti dan ini tak sejalan dengan teori politik. Politik telah melahirkan kroni dalam satu wadah politik dan ini cenderung akan mengendalikan pergerakan politik termasuk dalam pencalonan,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap sikap publik harus tegas, jangan lagi terjebak pada kucuran bansos politik yang pragmatis dan hanya untuk melanggengkan kekuasaan kroni politik para elite. Bahkan, akademisi Suka Arjawa memastikan pragmatisme akan menjadi identitas 2020.
Para politisi sulit lepas dari gaya ini, terlebih mereka yang miskin gagasan dan visi-misi. Soal pragmatisme politik, ia menegaskan, politisi telah tersandera propaganda politiknya. Bantuan bangunan dengan kedok bansos. Bantuan pembangunan sarana desa adat adalah contoh nyatanya. “Pola-pola seperti inilah yang mesti kita koreksi,” sarannya.
Tak hanya di level eksekutif, kini di tingkat pemilihan perbekel pun pragmatisme menguat. “Ini tetap akan menjadi wajah politik Bali 2020 walaupun ada pilkada di sejumlah kabupaten/kota,” ujarnya.
Penulis opini di Bali Post ini mengatakan, dalam urusan Pilkada 2020 politik akan menghangat. Pembajakan kader akan terjadi, mengingat ada kecederungan PDI Perjuangan hampir memastikan kandidatnya yang akan bertarung. Kondisi ini akan membuat partai politik lainnya memanfaatkan kader-kader yang kebelet dan siap tarung merebut jabatan bupati dan wali kota. “Loncat pagar atau pembajakan kader akan terjadi di tahun 2020, padahal secara pribadi saya melihat kaderisasi telah berjalan,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pilihan figur politik 2020 mengarah pada kader yang pantas dan memiliki visi dan kinerja yang jelas mengawal Bali. “Jangan membudayakan merekomendasikan kader dari dinasti atau kerabat pemimpin politik. Pelibatan publik dalam hal ini perlu dibudayakan elite partai,” sarannya.
Kadek Apriani yang juga kandidat doktor di Universitas Indonesia ini mengatakan, pragmatisme tak terlepas dari propaganda politik yang cenderung materialistik. Selama ini propaganda politik cenderung menjanjikan bantuan–bantuan dan perubahan fisik yang berkorelasi dengan materi. “Propaganda politik semestinya mengarah pada komitmen, konsep dan visi-misi pengelolaan kekuasaan. Jebakan propaganda politik material inilah yang melahirkan pragmatisme. Ini harus dihentikan, jika ingin demokrasi berkualitas,” sarannya.
Dosen FISIP Unud ini menyarankan, menekan terjadinya pragmatisme semua pihak harus melakukan evaluasi. Elite partai di eksekutif dan legislatif harus berbenah.
Publik juga harus berani tampil sebagai korektor. “Ketika publik tak berani bersuara, sebaliknya justru menyiapkan ruang transaksional maka upaya menekan pragamatisme sulit dilakukan,” ujarnya. (Dira Arsana/balipost)
