Oleh GPB Suka Arjawa
Perbedaan dan persamaan antara politik dengan sepak bola terletak pada seni yang dimainkannya untuk mencapai tujuan. Chelsea di bawah Jose Murinho adalah klub pembendung serangan lawan, kemudian berbalik menyerang dan menciptakan gol. Setelah itu, kembali ‘’parkir bus’’ untuk kemudian berbalik lagi menyerang dan menang. Pendukung senang tetapi sebagian menggerutu.
Barcelona sudah menjadi filosofinya (yang ditanamkan oleh Johan Cruyff) bahwa bermain bola itu adalah seni. Maka dipakailah seni itu untuk mencapai tujuan. Dan para pemain klub ini menari-nari di lapangan sebelum membungkam lawan, bila perlu dengan gol yang mencolok. Di dunia tinju, seni itu ditunjukkan oleh Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard dan Many Pacquiao. Bertarung dengan menampilkan seni. Maka jikapun kalah, pendukung akan senang.
Tujuan politik, salah satunya, adalah mencapai kekuasaan. Di Indonesia, inilah makna politik yang paling dipraktikkan politisi. Apalagi politisi karbitan! Padahal, politik juga sebuah seni, bukan saja untuk menjalankan pemerintahan tetapi juga untuk mencapai kekuasaan.
Jika telah mampu memegang kekuasaan, maka dimungkinkan juga untuk memerintah. Yang paling mengkhawatirkan dari politik Indonesia ini adalah sikap dan metode pragmatisnya yang berkembang (dan jangan-jangan kelak dibudayakan).
Pragmatisme dalam batasan sederhana (dan halus) adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih cepat. Tetapi pengertian yang lebih kasar, adalah pencapaian tujuan dengan segala cara. Pemahaman yang belakangan ini juga kelihatan dalam politik di Indonesia.
Pragmatisme politik sesungguhnya juga berdaya jangkau luas. Jadi bukan hanya dilakukan oleh para politisi karbitan atau pengangguran yang nekat berpolitik. Tetapi berkemungkinan juga dipraktikkan oleh sebuah rezim yang sudah lama berkuasa. Dengan pemahaman bahwa pragmatisme politik itu mempunyai batasan pada pencapaian tujuan yang lebih cepat, maka rezim Orde Baru pun dapat dikategorikan seperti itu.
Pencapaian tujuan itu dapat bermacam-macam, misalnya memahami karakter pemimpin puncak, mengerti jalannya sistem pemerintahan, atau juga memahami karakter keluarga pemimpin utama. Maka, jika Orde Baru memilih personel militer untuk menjadi kepala daerah dan jabatan-jabatan strategis lainnya, dapat dikatakan melakukan pragmatisme politik juga.
Termasuk memilih para politisi yang paham dengan karakter dan kepribadian Presiden Soeharto. Di negara-negara yang berhaluan sosialis juga banyak dipraktikkan politik pragmatis seperti ini. Artinya mereka yang dipilih secara lebih cepat karena fanatisme dengan ideologi sosialisme, misalnya.
Pragmatisme seperti yang diuraikan di atas mempunyai pengertian yang lebih positif dibandingkan pragmatisme kacangan yang diusung oleh politisi karbitan atau politisi yang berlatar pengangguran. Dikatakan demikian, karena faktor pragmatis di sini mempunyai keterkaitan dengan pilihan dari pemimpin dan telah mendapatkan penilaian yang menonjol untuk satu hal. Misalnya disiplin, untuk kalangan militer atau hasil internalisasi dari karakter pemimpin atau keluarga pimpinan.
Kendati demikian, nilai kurangnya adalah tidak memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada orang atau individu untuk berkompetisi. Prestasi yang lebih baik justru didapatkan melalui kompetisi. Politisi yang tidak tersaring melalui kompetisi akan menjadi politisi yang lemah. Dan itu telah terbukti di zaman Orde Baru.
Akan tetapi pragmatisme yang dilakukan oleh para politisi karbitan dapat membahayakan masyarakat. Bahkan sistem politik secara keseluruhan. Pencapaian tujuan politik yang dilakukannya lebih banyak pada pertimbangan sesaat dan emosional. Pertimbangan sesaat itu bersumber dari pikiran kerdil dan sempit tidak didukung oleh kemampuan kognitif dan pengalaman. Mereka yang terkategori seperti ini mengambil langkah singkat berdasarkan apa ‘’yang sedang dipegangnya saat itu’’. Bisa berupa uang, properti yang ada seperti tanah, bangunan, bisikan orang lain, bahkan tafsir mimpi.
Uang yang berada di sekitarnya itu dapat merupakan hasil penjualan dari tanah yang dimiliki sendiri (atau orang lain yang dipaksa menjual), juga dari hasil penjualan rumah tinggalnya sendiri. Ketika uang itu kemudian berubah menjadi sumbangan untuk pembangunan pura atau balai banjar, inilah yang kemudian menjadi pragmatisme politik kontemporer.
Cara paling baru untuk mencapai tujuan-tujuan politik tanpa mempertimbangkan efek samping dari bantuan tersebut. Pada konteks contoh seperti ini, memberikan bantuan pada tempat sembahyang memang bagus.
Tetapi bukan berarti selalu mempunyai makna yang baik. Tempat sembahyang yang ornamennya kuno dan berwibawa bisa dipaksa berubah menjadi ornamen baru yang hambar dan tidak tahan lama.
Dalam jangka panjang, secara sosial masyarakat akan manja dan hanya menunggu bantuan para politisi untuk membangun pura. Pola ini dapat meluas dari satu banjar menuju banjar lainnya. Dan yang paling mengkhawatirkan, justru akan menimbulkan cara baru untuk ‘’ngerjain’’ politisi, yaitu masyarakat hanya bersedia menerima uang tetapi tidak memilihnya.
Atau justru dapat menciptakan konflik sosial dan konflik politik baru. Konflik sosialnya akan menimbulkan kecurigaan di antara anggota masyarakat tentang pilihan politik bagi seseorang. Curiga di banjar atau di desa bisa menimbulkan konflik terpendam lama, dan bukan tidak mungkin bisa berupa kasepekang. Atau dalam konteks politik, masyarakat tidak mendapatkan pembelajaran politik yang benar, karena memilih mereka yang sudah memberikan bantuan.
Padahal, politik itu adalah proses dan upaya pencerdasan. Bantuan keuangan dari politisi pragmatis ini justru berpotensi memperbodoh masyarakat. Dan yang lebih ekstrem lagi adalah membalikkan demokrasi. Yang memilih bukan masyarakat tetapi bendesa, dan kemudian ada perintah ‘’untuk tidak disebarkan ke luar’’.
Jika politik seperti ini tidak berhasil, maka yang ‘’ambyar’’ adalah politisi yang bersangkutan, yakni tujuan politik tidak tercapai dan sumber daya yang dimiliki sudah habis. Yang muncul belakangan adalah sikap frustrasi. Beberapa kecurigaan muncul, ada beberapa oknum politisi yang gagal seperti mentatto dirinya sebagai ungkapan kekecewaan.
Yang dikhawatirkan terjadi pada khazanah politik Indonesia modern, adalah politik seperti ini. Pragmatisme dangkal yang menyiksa diri sendiri. Gelagat itu agak kelihatan belakangan ini karena menggunakan segala cara untuk dapat masuk menuju ranah politik.
Jangan dilupakan juga, para artis populer yang masuk menjadi anggota legislatif, dicurigai mempunyai pendekatan politik pragmatis seperti ini. Bahkan memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu popularitas. Tahun 2020 mudah-mudahan ada kesadaran kepada politisi agar tidak mengambil jalan pintas dengan cara pragmatis seperti ini.
Penulis adalah staf pengajar sosiologi FISIP Universitas Udayana
