SEMARAPURA, BALIPOST.com – Setelah persoalan distribusi elpiji seret di wilayah kepulauan Desa Lembongan, pihak Pertamina akhirnya datang ke desa setempat, sesuai permintaan anggota DPR RI, Nyoman Parta, Senin (17/2). Dalam pertemuan dengan warga setempat, Pertamina menerima keluhan bahwa boat yang mengangkut elpiji, diamankan Polairud.
Salah satu warga Lembongan, Kadek Susianta, mengatakan pekan lalu, di Perairan Lembongan dan Perairan Kusamba telah terjadi penangkapan boat milik warga Desa Lembongan yang mengangkut gas elpiji 12 kilogram sejumlah 11 tabung gas. Boat yang ditangkap oleh Polairud Polda Bali antara lain Ceningan Express dan Sri Merta Sari.
Boat ini masing-masing berisikan 4 Anak Buah Kapal (ABK). “Mereka ditangkap alasannya karena ada indikasi elpiji yang diangkut dari agen yang diajak kerjasama diduga tabung gas oplosan,” katanya.
Atas kejadian ini, akibatnya kapal lokal asal Lembongan tidak berani lagi melaut mengambil tabung elpiji ke Kusamba untuk dibawa ke Lembongan. Inilah salah satunya yang menyebabkan terjadi kelangkaan gas.
Masalah lainnya, warga juga harus berhadapan dengan harga gas yang melambung tinggi di Lembongan. Ini terjadi karena ada persaingan harga gas, akibat kelangkaan ini. Harganya bervariasi, yakni ada Rp 155.000, Rp 157.000, Rp 162.000, Rp 167.000 untuk gas elpiji 12 kilogram.
Untuk gas 3 kilogram harganya Rp 26 ribu, dan gas 50 kilogram harganya Rp 850 ribu. Ini pun masih di gudang Ceningan. Kalau menggunakan jasa angkut boat kecil dari gudang Ceningan ke Lembongan, harga gas 50 kilogram bisa naik menjadi Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta.
Sales Area Manager Retail Bali, PT. Pertamina, Deny Sukendar, cukup kaget mendengar masalah ini. Saat hadir di Aula Kantor Perbekel Lembongan, dia menyampaikan PT Pertamina akan menelusuri agen yang diduga melakukan praktek mengoplos gas.
Jika ditemukan, pihaknya siap memberi sanksi tegas. “Identitasnya sudah kami kantongi. Sedang kami telusuri dimana gudangnya. Kami juga akan melakukan pengawasan di pangkalan, untuk mencegah lonjakan harga terlalu tinggi,” tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan hingga BUMN dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta meminta Pemda Klungkung juga harus terlibat aktif untuk menyelesaikan persoalan di Lembongan. Ini perlu kebijakan Pemkab Klungkung, mengingat masyarakat Lembongan akan Galungan.
Sehingga urusan Lembongan ini ada penyelesaian secara komprehensif. Polairud juga dimintanya agar lebih bijaksana. Tidak boleh hanya menangkap kapal lokal, sementara mengabaikan dampak yang ditimbulkan. “Masyarakat Lembongan sedang susah (dampak turunnya kunjungan pariwisata). Jangan lagi dibikin susah. Justru harus ikut memberi solusi,” tegasnya. (Bagiarta/balipost)
