DENPASAR, BALIPOST.com – Pertanian di Denpasar semakin tergerus alih fungsi lahan. Namun demikian, pemerintah setempat melalui Dinas Pertanian tetap diminta melakukan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Pada tahun ini setidaknya ada empat program prioritas yang wajib dilakukan instansi yang membidangi pertanian ini. Hal ini diungkapkan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di depan sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Dikatakan, program yang wajib dilakukan di antaranya pengembangan diversifikasi tanaman, pengembangan pembenihan atau pembibitan, peningkatan pemasaran hasil pertanian serta peningkatan teknologi pertanian.
Mewujudkan program kerja bidang pertanian, anggaran di Denpasar cukup memadai. Bahkan, untuk belanja langsung dianggarkan Rp 8.270.590.587.
Sedangkan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 14,5 miliar lebih. Sehingga secara keseluruhan instansi ini digelontor dana Rp 22,8 miliar lebih.
Kepala Dinas Pertanian Denpasar I Gede Ambara Putra mengatakan, dalam menjaga eksistensi subak, pihaknya membentuk subak lestari. Di subak ini, para petani dibantu sarana dan prasarana bidang pertanian seperti pembuatan jalan usaha tani (JUT), bantuan benih bibit dan saprodi.
Dengan sisa luas lahan pertanian yang masih ada itu, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian bisa merancang kebutuhan pupuk di Denpasar. Ke depan bisa merancang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sehingga tahu luas sebenarnya lahan pertanian di Denpasar. ‘”Data digitasi diambil mulai tahun 2019 ini dan bisa ada perubahan setelah 5 tahun. Kita target untuk 5 tahun ke depan sudah memiliki data yang pasti guna merancang yang lainnya,” ucapnya. (Asmara Putera/balipost)
