DENPASAR, BALIPOST.com – Data Bappenas tahun 2018 mencatat warga penyandang disabilitas sebanyak 21,8 juta atau 8,56 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah itu hanya 1-5 persen yang bekerja. Ini termasuk minim atau masih banyak penyandang disabilitas yang tidak diberdayakan.
Niki Clara, CEO Disable Enterprise, menyampaikan itu pada Seminar Digital untuk Pengusaha Perempuan dan Kelompok Penyandang Cacat yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Sanur, Senin (24/2). Ia berharap adanya sinergitas antara pihak pemerintah, swasta dan komunitas lainnya untuk memberdayakan disabilitas.
Menurutnya, selama ini yang menjadi permasalahan yakni tingginya celah antara kebutuhan pasar dan kemampuan yang dimiliki para disabilitas. ”Jadi, bagaimana meningkatkan skill mereka untuk bisa bersaing. Namun, harus dipahami setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing,” katanya.
Seminar ini bertujuan mendorong wirausaha digital, terutama kelompok yang terabaikan seperti komunitas penyandang disabilitas, perempuan dan mereka yang tertarik mengembangkan bisnis digital namun terbentur keterbatasan dana atau kemampuan untuk mengembangkan produk rintisan yang layak.
Ketua Divisi Ekonomi dan Digital Kedutaan Inggris Ginny Ferson mengatakan, sebagai pusat teknologi digital terbesar di Eropa, negaranya adalah rumah bagi lebih dari 600 ribu perusahaan rintisan digital dan 70 unicorn. Hal itu menjadikan Inggris sebagai mitra strategis bagi Indonesia untuk mengembangkan perusaahan rintisan digital di berbagai bidang seperti pendidikan, keuangan dan kecerdasan buatan. (Yudi Karnaedi/balipost)
