DENPASAR, BALIPOST.com – Kondisi ekonomi dunia tengah mengalami perlambatan akibat wabah virus Corona di Tiongkok. Untuk itu, desa diharapkan menjadi perisai atau benteng pembangunan ekonomi ke depan.
Untuk itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, usai membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, Selasa (25/2), menyarankan desa dinas bersinergi dengan desat adat. “Untuk itu, pemerintah pusat mencoba mengantisipasi perlambatan ekonomi ini dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang distimulan oleh dana desa,” ujar Akmal.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pemanfaatan dana desa dimulai awal tahun dan diutamakan melalui program padat karya yang memberikan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, dana desa agar diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di desa, serta dikelola dan dimanfaatkan dengan manajemen yang baik.
Khusus di Bali, Akmal meminta 636 desa bisa bersinergi dengan 1.493 desa adat. “Kita berharap kolaborasi antara desa dinas dan desa adat ini bisa menjadi benteng bagi pembangunan ekonomi di Bali,” jelasnya.
Menurut Akmal, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa juga sangat dibutuhkan. Selain apa yang sudah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
Agar pengelolaan dana desa lebih mudah dikontrol, pihaknya juga membangun sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) dengan pendekatan digital. Secara nasional, ada 372 kasus terkait dana desa namun trennya menurun. (Rindra Devita/balipost)
