DENPASAR, BALIPOST.com – Masyarakat Bali diharapkan ikut menjaga kelestarian dan kesucian Gunung dan Danau Batur. Maka dari itu, segala pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan kawasan tersebut harus dihindari.
Hal itu diungkapkan Pangemong Pura Ulun Danu Batur, Jro Gede Batur bersama perwakilan panitia karya di Pura Pasar Agung, Batur, saat masimakrama ke kantor Bali Post, Kamis (27/2). Diungkapkannya, saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan baik di Gunung Batur maupun Danau Batur.
Oleh karena itu dia berharap Pemprov Bali melakukan langkah-langkah penyelamatan lingkungan termasuk mendorong segenap komponen masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi. ‘’Kalau bukan Bapak Gubernur bersama krama Bali, siapa lagi yang akan menyelamatkannya,’’ ujarnya.
Gunung dan Danau Batur punya peran sangat penting terhadap kelangsungan alam dan peradaban manusia Bali. Kalau kawasan suci itu tercemar atau rusak, maka semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali juga rusak.
Sebab kawasan tersebut adalah hulunya Bali yang di dalamnya terdapat sumber air. Jika sumber air Bali tidak dipelihara dengan baik, lambat laun makhluk hidup di dalamnya akan sengsara bahkan punah. ‘’Kalau itu sampai tercemar maka rusaklah kita semua,’’ tegas Jro Gede Batur.
Selain menyampaikan ajakan menjaga kelestarian Gunung dan Danau Batur, tak lupa ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak khususnya Gubernur Bali Wayan Koster sehingga pembangunan dan karya di Pura Pasar Agung, Batur, dapat berjalan dengan baik dan lancar. ‘’Semoga di bawah kepemimpinan beliau Bali tetap ajeg sesuai dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,’’ imbuhnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Batur, Wayan Absir . Dikatakannya, investor sangat gencar mengincar kawasan Batur khususnya untuk pembangunan yang bersifat komersial.
Maka dari itu dia berharap Gubernur Koster mengambil sikap untuk mengajak baik pemerintah pusat, pemda dan seluruh masyarakat menahan diri untuk berinvestasi yang sifatnya merusak karena gunung dan danau adalah kawasan suci. Dia juga menyarankan agar setiap perencanaan pembangunan juga meminta pertimbangan desa adat. (Eka Adhiyasa/balipost)
