JAKARTA, BALIPOST.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengumpulkan kepala daerah dari seluruh provinsi di Tanah Air dalam rapat koordinasi (Rakor) yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 pada 3-4 Maret. Rapat tersebut dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Dalam Rakor tersebut masing-masing kepala daerah memaparkan usulan tiga program strategis di masing-masing daerahnya dalam APBN. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan sejumlah program sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Gubernur mengusulkan tiga program strategis yaitu; Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Ruas Kereta Api Penghubung Bali Utara dan Bali Selatan, dan Lanjutan Ruas Jalan By-pass Ida Bagus Mantra Kusamba, Padangbai, dan Karangasem.
Program ini diprioritaskan pada tahun 2021. Selain itu Gubenur Bali juga minta dukungan dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih, Energi Baru Terbarukan. Rakor itu merupakan kelanjutan pelaksanaan kick off penyusunan RKP 2021 pada Senin (24/2) yang menjabarkan RPJMN 2020-2024 yang di dalamnya terdapat 41 proyek prioritas strategis sebagai fokus RKP.
Bappenas ingin memastikan kesiapan pelaksanaan proyek strategis itu sebelum menyusun RKP 2021. Pada rapat hari kedua, sebanyak 17 kepala daerah atau pejabat yang mewakili dibagi dalam dua sesi.
Sesi pertama mengagendakan paparan kepala daerah yang berasal dari wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sesi kedua kemudian dilanjutkan paparan kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.
Sejumlah kepala daerah hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, hingga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Sebelumnya, pada hari pertama rapat koordinasi di Bappenas, Selasa (3/3) dihadiri kepala daerah atau perwakilan dari 17 provinsi di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. (kmb/balipost)
