BANGLI, BALIPOST.com – SMKN 4 Bangli kabarnya memulangkan dan tak mengizinkan sejumlah siswanya mengikuti ujian sekolah (US), pada Rabu (4/3). kondisi ini disebabkan para siswa menunggak pembayaran SPP.
Kepala SMKN 4 Bangli Dewa Gede Darmayasa dikonfimasi Kamis (5/3) tak menampik hal itu. Dia menyebutkan ada sebanyak 80 siswanya yang tidak dizinkan mengikuti US pada hari ketiga Rabu (4/3), lantaran belum membayar dana penyertaan masyarakat. “Kalau dulu namanya SPP, Uang Komite. Mulai tahun 2017 namanya dana penyertaan masyarakat,” terangnya.
Besar dana penyertaan masyarakat yang wajib dibayarkan para siswa yakni Rp 546 ribu per semester. Para siswa diberikan batas akhir pembayaran sebelum US dimulai yakni pada 27 Februari lalu.
Adanya pungutan dana penyertaan masyarakat tersebut, kata Darmayasa, sudah berdasarkan kesepakatan dengan orang tua siswa di awal penerimaan peserta didik baru. Dana yang dipungut tersebut dikelola oleh pihak sekolah untuk membayar jasa guru dan tenaga honor serta kegiatan kesiswaan.
Diungkapkan Darmayasa, puluhan siswa tersebut nunggak pembayaran dana penyertaan masyarakat dengan besaran beragam. Ada yang nunggak satu semester, hingga ada yang empat semester.
Ketika pihak sekolah tidak mengijinkan mereka ikut ujian, 60 siswa diantaranya langsung membayar kewajibannya ke bendahara sekolah. “Saat dikeluarkan, ternyata 60 orang siswa sudah bawa uang. Tapi tidak dibayarkan. Setelah membayar, mereka selanjutnya bisa kembali ikut US,” terangnya.
Sementara 20 siswa lainnya, disarankan pihak sekolah untuk menghubungi orang tuanya masing-masing. Mereka kemudian baru bisa ikut US Kamis kemarin setelah melunasi pembayaran dana penyertaan masyarakat ke sekolah.
“Kami sudah dari awal informasikan ke siswa, kalau ada kendala keuangan orang tua silakan koordinasi ke skolah. Sasaran kami, kalau memang orangtua sudah menyampaikan ke sekolah kan sudah tidak masalah. Berarti orangtua sudah tahu. Berarti memang benar mereka belum punya dan sekolah juga memberikan kemudahan sesuai kemampuan orang tua, kapan bisa bayar,” jelasnya. (Dayu Swasrina/balipost)