Ujian Nasional (UN) merupakan reinkarnasi kesekian kalinya dari pola-pola yang diterapkan pemerintah mengukur hasil pembelajaran. UN mungkin saja sebatas penggantian nama dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional yang dulu dikenal dengan Ebtanas.
Bahkan, pemerintah juga sempat menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Yang pasti, apa pun namanya kita tentu mengapresiasi metode yang dipilih pemerintah untuk standardisasi kualitas pendidikan.
Kini di era digital dan terjadi pergeseran cara belajar siswa, tentunya langkah pemerintah untuk mengakhiri UN juga patut diapresiasi. Pikiran positifnya bahwa kita yakin pemerintah akan memilih metode yang lebih baik dari yang ada sekarang.
Sebagai warga atau orangtua yang kini punya anak duduk di bangku sekolah, kita tentu berharap sistem yang diterapkan ini tidak membuat siswa terbebani secara mental dan fisik. Di sisi lain, metode yang akan datang juga tak menjadi beban ekonomi bagi para orangtua siswa. Beban ekonomi bisa saja muncul ketika orangtua wajib melakukan les privat atau khusus bagi anak-anak untuk menghadapi ujian akhir.
Sebagai sebuah sistem pendidikan, kita tentu lebih setuju jika otonomi kelulusan dan kualitas siswa ditentukan oleh sekolahnya. Otonomi sekolah dalam menentukan kelulusan siswa ini tentu harus berdasarkan rujukan yang jelas juga, bukan otoritas bebas tanpa kontrol. Selama ini proses UN bergitu ribet dari pengadaan soal, distribusi soal, proses ujian hingga penilaian akhir. Bahkan, ketika distribusi terganggu dan bermasalah, ada sekolah harus menunggu untuk mendapat kiriman soal. Sedangkan pada tahapan proses, kejujuran justru menjadi masalah.
Pada tahapan proses, budaya menolong ternyata terbangun. Diakui atau tidak, para guru seolah-olah punya tanggung jawab moral membantu siswa menghadapi ujian akhir. Jika anak didik masuk pukul 07.30 Wita untuk menghadapi UN, maka para guru sudah berkemas ngantor sejak subuh. Ada guru yang piket khusus melakukan tugas penyelamatan muka sekolah.
Guru ini pun menjalankan misinya secara apik dan bersih. Makanya ketika kejujuran menjadi salah satu tolok ukur integritas dan kualitas UN, banyak hal yang memang patut dievaluasi. Banyak sekolah yang akhirnya ketahuan memberikan kunci jawaban kepada anak didiknya. Ini terpantau dari sebaran kesalahan atau sebaran jawaban benar nyaris sama. Hal ini tentu hanya memungkinkan terjadi jika ada pola gotong royong dalam menghadapi UN.
Tetapi kini, ketika dunia digital bergerak cepat dan model pembelajaran merdeka belajar diterapkan, maka model UN juga harus ditinjau. Kita juga sepakat terkait hal ini. Kini, kita menunggu reinkarnasi UN yang lebih berpihak pada kompetensi siswa. Jadi, tak hanya kognitifnya yang dinilai, tetapi behavior-nya juga harus diukur.
Makanya, kepintaran dan budi pakerti layak menjadi tolok ukur keberhasilan belajar. Jika dua hal ini pincang, maka evaluasi secara lebih detail harus dilakukan. Pemerintah dengan berbagai fasilitas dan daya dukung yang ada, kita harapkan mampu melahirkan model ujian tahap akhir yang mencerminkan kualitas tanpa menimbulkan tekanan pada siswa.
