AMLAPURA, BALIPOST.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karangasem kelimpungan mencari dana untuk biaya operasional. Sebab, anggaran yang dimiliki saat ini hanya cukup untuk biaya operasional sampai April mendatang.
Menurut Kepala DLH Karangasem I Gede Yudiantara, Kamis (12/3), anggaran yang digelontorkan eksekutif terbatas. Bila dana itu habis, dirinya khawatir segala bentuk kegiatan di DLH akan macet.
“Dana yang dialokasikan hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai April. Sementara dana yang dibutuhkan DLH selama satu tahun sekitar Rp 7 miliar. Dana itu untuk membayar gaji tenaga kontrak,” ucapnya.
Dikatakannya, banyak kegiatan di DLH yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung. Itu karena DLH Karangasem dianggap sebagai pendukung peningkatan pariwisata di Bali, sehingga dana PHR diprioritaskan untuk penanganan lingkungan.
“Bantuan belum cair lantaran masih menunggu keluarnya SK Bupati Badung. Semoga saja keluar secepatnya,” ujar pria yang akrab disapa Dodek itu. (Eka Parananda/balipost)
