Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra. (BP/dok)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pengerjaan sejumlah proyek fisik yang sudah direncanakan Pemprov Bali tahun ini disebut tidak terpengaruh dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Hanya kegiatan seperti rapat dan seminar berskala besar, terutama yang melibatkan pemerintah pusat, yang terganggu.

“Kalau kegiatan intern jalan semua. Yang diimbau untuk ditunda kan yang mengumpulkan massa seperti rapat, seminar. Sedangkan kegiatan di lapangan itu kan sudah jalan administratifnya seperti tender,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Baca juga:  Pelanggaran Paslon Pilkada Bali Dalam Debat Kedua Dievaluasi

Beberapa proyek yang akan dibangun, lanjut Ika Putra, shortcut 7,8,9,10 di ruas jalan Mengwitani-Singaraja serta sekolah seperti SMA di Kubu dan persiapan SMA di Denpasar. Terkait pembangunan SMA, DPRD Bali lewat Komisi I bahkan sudah menyetujui hibah tanah dan bangunan milik Pemprov Bali kepada Pemkot Denpasar untuk keperluan itu. Namun demikian, pihaknya tetap melihat perkembangan dua minggu kedepan untuk perencanaan 2021.

“Tetapi proses perencanaan 2021 jalan. Jadi rapat kalau memang diperlukan lewat online. Koordinasi online dengan pusat, jalan semua tidak ada terhambat,” jelasnya.

Baca juga:  Disangka Bisa Dilalui, Pengendara CBR Terperangkap Arus Sungai

Dikonfirmasi terpisah, Karo Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, realisasi fisik dan keuangan belanja langsung pada triwulan I ditarget tercapai 32,99 persen. Hingga 17 Maret 2020 pukul 11.44 wita, realisasi fisik sudah mencapai 21,78 persen dan realisasi keuangan 18,00 persen.

Anggota Komisi II DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya mengatakan, wabah virus corona yang sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO kini menjadi masalah internasional. Pemerintah daerah penting untuk memikirkan percepatan realisasi APBD per triwulan. “Semua proyek-proyek kita segera cairkan ini biar ada peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Sebanyak 328 Desa/Kelurahan di Bali Rawan Banjir

Selain itu, lanjut Mahayadnya, pemerintah daerah agar mulai mengidentifikasi pergerakan pasar tradisional. Bagaimana proses di sana, apakah daya beli masyarakat masih bagus dan kalaupun ada penurunan, apakah cukup signifikan atau tidak. Mengingat, masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu juga akan merayakan Nyepi. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN