DENPASAR, BALIPOST.com – Di tengah merebaknya COVID-19, pendapatan asli daerah (PAD) akan sulit dicapai targetnya. Untuk Provinsi Bali hingga 18 Maret 2020 terealisasi Rp 741,010 miliar lebih. Jumlah ini jika dilihat dari target di APBD Induk sebesar Rp 3,762 triliun baru tercapai 19,69 persen.
PAD bersumber dari empat komponen yakni pajak daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan dan pajak rokok), pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. “Dari empat komponen itu, saya melihat retribusi belum memenuhi target. Kemudian di pengelolaan kekayaan daerah bahkan nol laporannya,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha dikonfirmasi, Jumat (20/3).
Santha menambahkan, pendapatan retribusi daerah baru terealisasi Rp 4,723 miliar lebih dari target Rp 49,186 miliar lebih atau 9,60 persen. Realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan capaian per 18 Maret di tahun 2019 sebesar Rp 5,687 miliar lebih atau 11,42 persen dari target Rp 49,803 miliar lebih.
Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun ini ditarget sebesar Rp 166,229 miliar lebih dan hingga 18 Maret 2020 belum ada realisasinya. “Mungkin ini masih bergerak,” imbuhnya.
Sementara dari komponen pajak daerah, lanjut Santha, yang utamanya menjadi kewenangan Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk PKB sudah tercapai 22,59 persen atau Rp 337,681 miliar lebih dari target Rp 1,495 triliun. Sedangkan BBNKB, sudah terealisasi Rp 274,114 miliar lebih dari target Rp 1,115 triliun lebih atau 24,56 persen.
“Sedangkan target kita secara keseluruhan itu adalah 20 persen di triwulan I ini. Berarti PKB dan BBNKB sampai 18 Maret sudah melampaui target,” jelasnya. (Rindra Devita/balipost)
