DENPASAR, BALIPOST.com – Keinginan melakukan lockdown, sudah banyak diungkapkan para wakil rakyat maupun masyarakat di Bali seiring meningkatnya penyebaran COVID-19. Namun, jika ingin mengambil kebijakan itu, ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Senin (30/3), untuk melakukan lockdown, tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang harus benar-benar dicermati apabila nantinya Bali atas seizin pemerintah pusat mengambil kebijakan itu.
Salah satunya pemenuhan kebutuhan masyarakat Bali yang selama ini sumbernya dari lintas pulau. Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat Bali hingga saat ini masih sangat tergantung dengan Jawa dan Lombok.
Hal ini tentunya harus disadari betul. Kebutuhan sembako dari masyarakat Bali agar betul-betul mencukupi. “Kami menyadari betul kondisi saat ini, namun satu hal yang harus dipahami juga karena kebutuhan logistik, kebutuhan sehari-hari Bali merupakan trans Jawa-Lombok. Dan, sampai hari ini masih berjalan. Karena mobilisasi dan kebutuhan sembako masih berjalan dan harus terlaksana,” katanya.
Anggota Partai Golkar, IGK Kresna Budi pun sependapat. Ia mengatakan sebelum mengambil kebijakan karantina wilayah, agar memastikan kebutuhan logistik masyarakat Bali. “Jangan sampai kebijakan lockdown diambil, malah masyarakat kekurangan bahan pangan, terutama sembako. Ini harus betul-betul dicermati,” katanya. (Agung Dharmada/balipost)
