Pedagang di pasar tradisional sedang mengupas bawang merah. (BP/dok)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kebijakan sejumlah daerah yang membatasi jam operasional pasar tradisional, pasar modern, bahkan rumah makan dinilai perlu ditinjau. Sebab, bukannya mencegah terjadinya keramaian dan kerumunan justru malah sebaliknya.

Masyarakat malah memadati pasar karena jam operasionalnya terbatas. “Semua itu kan berfikir baik, tapi kita lihat ternyata jam-jam itu menjadi ramai. Maunya menghilangkan kerumunan malah jadi berkerumun. Ini harus ditinjau,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, Senin (30/3).

Baca juga:  Sepekan Terakhir, Dua Wilayah di Bali Alami Tren Kenaikan Kasus COVID-19

Menurut Kariyasa, tujuan dari adanya kebijakan tersebut memang baik untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Akan tetapi, kalau pada akhirnya malah memicu keramaian maka harus ditinjau.

Seperti dilakukan DKI Jakarta yang pernah menerapkan hal serupa selama 1-2 hari akhirnya mengubah kebijakan tersebut. “Kita akui sekarang, tidak ada suati negara, tidak ada suatu pemimpin yang siap menghadapi bencana ini. Makanya kita harus sabar, tidak boleh emosi, apa yang menjadi kebijakan pemerintah mari kita dukung bersama, kalau perlu ditinjau kita carikan solusi, berfikir positif,” jelas Politisi PDIP asal Buleleng ini.

Baca juga:  Tradisi "Ngerebeg" Selalu Dinanti Warga

Kariyasa menambahkan, jiwa-jiwa positif perlu ditumbuhkan dengan gotong royong dan saling membantu. Bukan malah saling menyalahkan karena suasana akan menjadi lebih kacau.

Sedangkan adanya pandemi COVID-19 dipastikan berpengaruh pada semua aspek, termasuk ekonomi dan lainnya. “Pemerintah juga kita maklumi. Amerika saja negara super power sekarang lagi stress juga. Dia juga tidak nyiapin rumah sakit, tidak nyiapin APD, tidak nyiapin perawatnya padahal duitnya banyak, tentaranya banyak. Tapi bingung juga dan malah jadi pusat pandemi disana,” paparnya.

Baca juga:  Naker Asing Ditemukan Jadi Penjaga Toko, Disnaker akan Lakukan Pengecekkan

Namun demikian, Kariyasa tetap melihat sisi positif di Bali karena pulaunya kecil, akses internetnya bagus dan jaringan adatnya kuat. Sehingga, pemerintah di Bali harusnya lebih mudah mengambil kebijakan dibanding dengan daerah lain. Terpenting, adalah mensosialisasikan tentang isolasi mandiri sampai masyarakat paham. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN